TANTRUM - Kementerian Perindustrian mengejar target transaksi produk dalam negeri senilai Rp250 triliun pada Temu Bisnis Tahap V.
Target tersebut diyakini bisa tercapai dengan tiga langkah yang ditetapkan usai Rapat Koordinasi Pemetaan Komitmen dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian.
“Target sebesar Rp250 Triliun tersebut akan dikejar dalam pelaksanaan Temu Bisnis Tahap V yang mengundang 1.200 peserta, yakni perwakilan dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/D, perusahaan industri, serta asosiasi yang terkait pengadaan barang jasa pemerintah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.
Langkah pertama, adalah persiapan pembuatan modul realisasi serta modul komitmen penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah, di mana modul ini akan dapat dijadikan acuan dalam penggunaan produk dalam negeri di tiap kementerian/Lembaga, BUMN/D, serta Pemerintah Daerah.
Langkah percepatan kedua yang dilakukan adalah pelaksanaan interkoneksi data penggunaan produk dalam negeri dalam aplikasi SAKTI milik Kementerian Keuangan, SIPD milik Kementerian Dalam Negeri, serta Sistem Informasi P3DN milik Kementerian Perindustrian.
“Interkoneksi data ini bisa dilaksanakan melalui kerja sama antara berbagai pihak, salah satunya melalui bantuan dari PT Telkom Indonesia Tbk. Keterbukaan data ini akan membantu proses pengawasan penggunaan PDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah,” jelas Dody.
Selanjutnya, guna mendukung tercapainya target transaksi dalam Temu Bisnis Tahap V, juga diperlukan pelaksanaan Temu Bisnis Virtual yang dilakukan secara berkala.
Dody menyebutkan, setiap Kementerian/Lembaga dapat mendorong penggunaan PDN dengan melaksanakan Temu Bisnis antara penyedia dengan pemilik anggaran secara berkala.
Temu Bisnis tersebut bisa dilaksanakan secara virtual ataupun tatap muka langsung. Pemerintah telah menyelenggarakan kegiatan Temu Bisnis sejak Maret 2022.
Kegiatan Temu Bisnis Tahap V Tahun 2023 bertujuan untuk menghubungkan pemilik anggaran belanja pemerintah serta BUMN dengan produsen produk dalam negeri, baik dari hulu hingga hilir.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada pelaksanaan Temu Bisnis tersebut, juga akan dilaksanakan Penghargaan P3DN bagi pengguna serta produsen yang telah memberikan perhatian pada usaha peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Sekjen Kemenperin menyebutkan, penghargaan ini akan menilai seluruh aspek terkait program P3DN.
“Yang dinilai di sektor pengguna adalah aspek realisasi sebesar 55 persen, aspek perencanaan 20 persen, aspek evaluasi 15 persen, serta aspek kampanye sebesar 10 persen,” terangnya.
Menteri Perindustrian secara khusus akan memberikan Penghargaan P3DN tersebut. Dalam kegiatan tersebut, Kemenperin juga menyiapkan Pameran Produk Dalam Negeri yang akan menampilkan produk-produk unggulan yang telah memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
TERPOPULER
