SuaraTasikmalaya.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam), Mahfud MD terlibat adu sindir dengan Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman.
Adu sindir di sosial media Twitter ini adalah buntut temuan transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 Triliun.
Menko Polhukam Mahfud MD mulanya merespon sebuah berita yang menyebutkan Komisi III DPR RI meminta pertemuan dengannya.
Mahfud MD pun mengaku siap untuk bertemu. Namun ia ingin anggota Komisi III DPR RI, Benny Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani untuk tidak kabur dalam pertemuan itu.
"Bismillah. Mudah"an Komisi III tdk maju mundur lagi mengundang sy, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU," kata Mahfud pada Minggu (26/3/2023).
"Sy sdh siap hadir. Sy tantang Sdr. Benny K. Harman jg hadir dan tdk beralasan ada tugas lain. Begitu jg Sdr Arteria dan Sdr. Arsul Sani. Jgn cari alasan absen," tambah cuitan itu.
Sepakat, Benny Harman pun meladeni Mahfud dan menantang balik untuk adu argumen. Ia menyebutnya demi rakyat.
"Great. Dgn sukacita dn penuh gembira kami menyambut kedatangannya. Untuk kepentingan rakyat, kami siap adu logika, adu argumentasi dan adu kesetaraan dgn pak Mahfud," tulis Benny Harman di hari yang sama.
Terbaru, pada Senin (27/6/2023) pagi, Benny Harman merespon pernyataan Mahfud MD tentang posisi pemerintah yang bukan bawahan DPR.
Kembali sepakat, Benny Harman pun menegaskan bahwa DPR RI bukan suruhan pemerintah.
"Betul sekali. Pemerintah bukan bawahan DPR. Tidak ada yg membantah," katanya.
"Dan camkan juga, DPR itu bukan bawahan Pemerintah, bukan pesuruh Pemerintah, dan bukan pula tukang setempel Pemerintah," cuit Benny Hamran, Senin.
Dia menambahkan, peran pemerintah dan DPR sebenarnya adalah sama, yakni demi kemajuan negara.
"Baik DPR pun Pemerintah sama2 wajib menjaga dan mengawal konstitusi dan demokrasi," tutup unggahan Benny. (*)
TERPOPULER
