SUARA TASIKMALAYA - Michaela Browning, Wakil Presiden Urusan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google APAC, mengungkapkan kekhawatirannya terkait rancangan peraturan presiden (Perpres) terbaru tentang Jurnalisme Berkualitas di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, Google APAC menyatakan keprihatinan bahwa peraturan baru ini berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia.
"Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan," terang Google dalam blog resminya, Selasa (25/7/2023).
Dengan demikian, rancangan perpres tersebut membatasi keberagaman sumber berita yang tersedia bagi publik, bukannya meningkatkan kualitas jurnalisme.
Mereka mengkhawatirkan bahwa peraturan ini akan memberikan kekuasaan kepada lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten yang diizinkan muncul online dan membatasi penerbit berita yang dapat memperoleh penghasilan dari iklan.
Perusahaan teknologi tersebut menegaskan komitmennya dalam memudahkan akses informasi yang bermanfaat bagi semua orang.
Jika peraturan ini disahkan dalam bentuknya yang sekarang, Google khawatir akan berpengaruh langsung dalam menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk mereka di Indonesia.
Selain itu, peraturan ini juga berdampak pada upaya Google dalam mendukung industri berita di Indonesia. Pihak Google terpaksa harus mengevaluasi keberlanjutan program-program yang telah berjalan dan mengoperasikan produk berita di negara ini.
Sejak perpres pertama kali diusulkan pada tahun 2021, Google dan YouTube telah berkolaborasi dengan pemerintah, regulator, badan industri, dan asosiasi pers untuk memberikan masukan tentang aspek teknis pemberlakuan peraturan tersebut. Namun, perubahan yang diajukan masih akan berdampak negatif pada ekosistem berita digital secara keseluruhan.
Google menekankan bahwa pengguna, kreator, dan rekan penerbit berita mereka harus memahami bahwa perpres tentang Jurnalisme Berkualitas dalam versi saat ini akan membatasi ketersediaan berita online dan mengancam eksistensi media dan kreator berita.
Dengan pembatasan ini, Google menyatakan bahwa sejumlah kecil penerbit berita tradisional akan diuntungkan, sementara kemampuan mereka untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan terbatas.
Hal ini akan merugikan masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan berbagai sudut pandang yang netral dan relevan dari internet.
"Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet," terang Google seperti yang dilansir dari suara.com
Lebih lanjut, Google menyoroti kekhawatiran tentang kekuasaan baru yang diberikan kepada lembaga non-pemerintah, khususnya perwakilan Dewan Pers, karena hal ini dapat menguntungkan sejumlah penerbit berita tradisional dengan membatasi konten yang dapat ditampilkan di platform mereka.
Perlu diketahui, Google dan YouTube telah lama mendukung pertumbuhan ekosistem berita digital di Indonesia dan berkomitmen untuk melanjutkannya. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak menampilkan iklan atau memperoleh uang dari Google News.
TERPOPULER
