Suara.com - Pemerintah Malaysia memblokir akses ke sebuah website yang berisi tudingan korupsi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Website asal Inggris itu dituding pemerintah Malaysia telah melanggar hukum internet lokal.
Sarawak Report, nama website itu, berisi laporan-laporan dan dokumen tentang dugaan korupsi Najib serta keluarganya. Lebih khusus lagi website itu membeberkan dugaan suap dan salah kelola terhadap 1Malaysia Development Berhad (1MDB), perusahaan keuangan milik pemerintah.
Komite Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) mengatakan bahwa situs itu telah melanggar undang-undang Komunikasi dan Multimedia 1998, yang melarang penggunaan website untuk menyebarkan "konten fitnah, palsu, atau yang menghina untuk menyerang, mengancam, dan merugikan orang lain."
"MCMC memutuskan untuk memblokir website Sarawak Report karena bisa mengancam stabilitas negara, karena menyebarkan kontek yang tak terbukti kebenarannya," tulis komite itu dalam pernyataan resminya.
Adapun langkah blokir pemerintah itu dikecam oleh oposisi di Malaysia. Lim Kit Siang, politikus dari Partai Aksi Demokratis mengatakan pemblokiran Sarawak Report telah merendahkan kredibilitas pemerintah.
"Nasehat saya kepada Najib adalah untuk membiarkan saja akal sehat yang bekerja. Bahwa memblokir Sarawak Report tak akan bisa mengakhiri masalah 1MDB, tetapi justru akan merusak kredibilitas dan legitimasinya," kata Lim.
Perusahaan 1MDB, dengan utang mencapai 11 miliar dolar AS (sekitar Rp147,3 triliun), kini sedang diselidiki oleh polisi Malaysia karena diduga melakukan suap serta salah kelola. Najib sendiri menjabat sebagai ketua dewan penasehat perusahaan milik negara itu.
Awal bulan ini surat kabar The Wall Street Journal melaporkan bahwa 1MDB mengalirkan uang senilai nyaris 700 juta dolar AS, atau sekitar Rp9,37 triliun, ke rekening pribadi Najib.
Najib sendiri membantah telah menerima uang untuk kepentingan pribadi dari 1MBD. Ia menuding tudingan korupsi itu adalah kampanye jahat untuk melengserkan dia dari kekuasaan.
TERPOPULER
