alexametrics

Pascateror London, PM Inggris Bakal Perketat Aturan Medsos

Dythia Novianty
Pascateror London, PM Inggris Bakal Perketat Aturan Medsos
Aplikasi-aplikasi media sosial pada layar ponsel. [Shutterstock]

PM Inggris bakal perketat aturan di media sosial.

Suara.com - Perdana Menteri (PM) Theresa May telah memperingatkan bahwa dia berjanji untuk memperketat peraturan di perusahaan teknologi setelah serangan London.

May mengatakan bahwa internet harus ditutup karena raksasa teknologi menyediakan "ruang aman" untuk para teroris.

Tapi Open Rights Group mengatakan bahwa perusahaan media sosial tidak menjadi masalah, sementara seorang ahli radikalisasi mencap kritikan May menggambarkan intelektual malas.

Twitter, Facebook dan Google mengatakan mereka bekerja keras untuk melawan ekstremisme. Google (yang memiliki Youtube) Facebook (yang memiliki WhatsApp) dan Twitter berada di antara perusahaan teknologi yang sudah menghadapi tekanan untuk mengatasi tekanan ekstremis, mengalami tekanan.

Baca Juga: Pascateror di London, Lelaki Ini Balik ke Restoran Bayar Tagihan

"Kita tidak bisa membiarkan ideologi ini menjadi tempat aman yang dibutuhkan untuk berkembang biak. Tapi justru itulah yang internet, dan perusahaan besar ... menyediakan," ujar May.

Pada Peston ITV, Minggu (4/6/2017) waktu setempat, Sekretaris Rumah Tangga Amber Rudd mengatakan, sebuah kesepakatan internasional diperlukan agar perusahaan media sosial berbuat lebih banyak untuk menghentikan radikalisasi.

"Satu (persyaratan) adalah memastikan mereka melakukan lebih banyak untuk mencatat materi yang bersifat radikalisasi. Dan kedua, untuk membantu bekerja sama dengan kami untuk membatasi jumlah enkripsi end-to-end yang bisa digunakan teroris," kata Rudd.

Namun, Kelompok Open Right, yang melakukan kampanye untuk privasi dan kebebasan berbicara secara online, memperingatkan bahwa politisi berisiko mendorong "jaringan jahat" teroris ke "sudut gelap web" dengan lebih banyak peraturan.

"Internet dan perusahaan seperti Facebook bukanlah penyebab kebencian dan kekerasan, tapi alat yang bisa disalahgunakan. Sementara pemerintah dan perusahaan harus mengambil tindakan yang masuk akal untuk menghentikan penyalahgunaan, upaya mengendalikan internet bukanlah solusi sederhana yang Theresa May klaim," kata Open Rights.

Baca Juga: Teror di London, Kicauan Trump Ini "Bikin Beda" AS di Mata Dunia

Profesor Peter Neumann, selaku Direktur Pusat Internasional untuk Studi Radikalisasi di King's College London juga mengkritik May.