Suara.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta dinas komunikasi dan informatika di 34 provinsi untuk membangun pusat kontak siber guna menjaga keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah diharapkan memiliki komputer emergency respon time atau pusat kontak siber untuk mencegah kejahatan siber," kata Sekretaris Utama Badan Syber dan Sandi Negara (BSSN) Syahrul Mubarak saat menghadiri Raker Kadiskominfo se-Indonesia di Pangkalpinang, Kamis (18/10/2018).
Menurut dia dengan adanya pusat kontak siber ini, diskominfo daerah bisa saling menjaga, mengawasi, dan mencegah kejahatan siber yang akan mengganggu roda pemerintahan dan perekonomian masyarakat.
"BSSN tidak mungkin menjaga semua keamanan informasi dan persandian di masing-masing daerah. BSSN menjamin keamanan informasi dan persandian daerah dapat terjaga dengan baik jika sudah memiliki pusat kontak siber," katanya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Babel Erzadi Rosman Djohan diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Haryoso mendukung pembentukan pusat kontak siber ini, apalagi pada era perkembangan teknologi atau milenial.
"Kecanggihan teknologi membuat perubahan sangat besar dan makin maju yang memberikan banyak manfaat di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi hingga bidang pemerintahan," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa e-government membawa pemerintah menjadi lebih efektif karena teknologi informasi bisa mendorong OPD agar bekerja lebih efektif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat menjadi maksimal.
"Saat ini tantangan dalam mengoptimalkan informasi teknologi ini, di antaranya regulasi di tingkat pusat dan daerah serta penerapan teknologi mesti didukung infrastruktur memadai," ujarnya. (Antara)
