Suara.com - Fabio Scarpello, dosen Politik dan Hubungan Internasional dari University of Auckland, Selandia Baru dalam studinya menemukan adanya kelompok koalisi yang berupaya keras menyingkirkan Susi Pudjiastuti. Berikut ulasannya:
Banyak orang terkejut ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak memasukkan kembali Susi Pudjiastuti menteri kelautan dan perikanan ke kabinet barunya pada bulan Oktober 2019.
Susi adalah sosok yang dikenal dan disukai publik karena sikap tegasnya terhadap penangkapan ikan ilegal selama masa jabatan pertama Jokowi.
Tapi terlepas dari dukungan publik kepada Susi, Jokowi justru memilih mantan anggota DPR Edhy Prabowo untuk menggantikannya. Sebagai seseorang yang dekat dengan Prabowo Subianto – lawan Jokowi selama dua pemilihan presiden terakhir - pemilihan Edhy dinilai sebagai langkah politik untuk menarik Prabowo ke dalam koalisi pemerintah.
Namun, penelitian terbaru saya mengungkap alasan lain mengapa hal ini terjadi. Studi ini menganalisis berbagai sumber sekunder dari tahun 2018 hingga 2019 dan melakukan 30 wawancara dengan pejabat kementerian, kelompok nelayan, pelaku bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), politikus, dan juga Susi sendiri.
Meskipun kebijakan Susi berhasil menurunkan penangkapan ikan ilegal hingga 90%, gaya kepemimpinannya yang keras mengancam banyak pihak. Mereka kemudian membentuk sebuah koalisi untuk melawan kebijakan Susi dan akhirnya menggulingkannya dari kursi menteri.
Temuan di atas mengokohkan anggapan adanya sistem oligarki yang masih sangat mendominasi ekonomi politik di Indonesia. Mereka yang berusaha untuk mendobrak sistem ini – seperti Susi - diserang dan diasingkan.
Bangkitnya koalisi anti-Susi
Koalisi yang melawan Susi terdiri dari perusahaan perikanan baik di dalam maupun luar negeri, anggota dewan legislatif, politikus senior, akademisi, hingga kelompok sipil dan asosiasi perikanan.
Mereka punya alasan yang berbeda untuk menentang Susi, dan tidak semua dari mereka terafiliasi mafia perikanan. Namun, mereka akhirnya menganggap Susi sebagai musuh bersama ketika Susi melarang kapal buatan asing pada tahun 2016.
Hasil evaluasi 11 bulan oleh Satuan Tugas 115 bentukan Susi yang bertugas memberantas perikanan ilegal menemukan bahwa mayoritas dari 1.132 kapal asing yang dipantau tidak banyak dimiliki orang Indonesia dan dengan demikian beroperasi di perairan Indonesia secara ilegal.
Sayangnya, Susi menerapkan hukuman dan pencabutan izin operasi kepada seluruh perusahaan tersebut tanpa pandang bulu. Hal ini tidak hanya membuat marah mereka yang beroperasi secara ilegal di Indonesia, melainkan juga mereka yang melakukan pelanggaran administrasi atau pajak yang bersifat ringan.
Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di Jakarta, strategi yang digunakan oleh koalisi untuk melawan Susi berubah dari waktu ke waktu.
Di awal masa jabatannya, mereka mencoba bernegosiasi dengan Susi terkait kebijakannya. Setelah ini gagal, mereka mencoba menekan Jokowi untuk menggantikan Susi. Ketika Jokowi memutuskan bahwa ini bukan langkah politik yang tepat, koalisi berganti fokus untuk memastikan Susi tidak akan diangkat kembali di periode berikutnya.
Dalam hal ini, anggota koalisi memilih strategi yang berbeda, termasuk menyuap dan melakukan kampanye hitam - kedua strategi ini tidak berhasil.
TERPOPULER
