Dubai Bentuk Pengadilan Luar Angkasa, Urus Sengketa di Luar Bumi

Suara.com - Dubai mengumumkan pembentukan pengadilan luar angkasa untuk menyelesaikan sengketa komersial, merujuk pada kehadiran Uni Emirat Arab (UEA) di sektor luar angkasa.

Pengadilan akan berbasis di Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts, pusat arbitrase independen yang diilhami oleh Inggris berdasarkan hukum umum.

Hukum luar angkasa diatur oleh konvensi dan resolusi internasional, termasuk Perjanjian Luar Angkasa PBB yang mulai berlaku pada 1967.

Beberapa negara juga telah menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengatur kegiatan luar angkasa.

Namun, meski hingga saat ini bidang tersebut hampir secara eksklusif menjadi domain negara dan institusi, luar angkasa telah menjadi masalah komersial yang melibatkan semakin banyak perusahaan swasta.

"Pengadilan Luar Angkasa adalah inisiatif global yang akan beroperasi secara paralel, membantu membangun jaringan dukungan peradilan baru untuk melayani tuntutan komersial yang ketat dari eksplorasi luar angkasa internasional di abad ke-21," kata Zaki Azmi, Ketua Pengadilan DIFC Courts, seperti dikutip dari Science Alert, Rabu (3/2/2021).

Didirikan pada 2004, DIFC Courts telah menarik banyak perusahaan asing untuk menengahi perselisihan komersial, tetapi belum memiliki pengadilan yang mengkhususkan diri dalam kegiatan luar angkasa perusahaan swasta.

Azmi menambahkan bahwa seiring perdagangan luar angkasa menjadi lebih global, perjanjian komersial kompleks yang mengaturnya juga akan membutuhkan sistem peradilan untuk mengimbanginya.

UEA sendiri banyak berinvestasi di sektor luar angkasa dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah mengirim astronot pertamanya ke luar angkasa pada 2019, UEA juga meluncurkan misi ke Mars yang disebut Hope pada tahun lalu. Misi tersebut akan mencapai Mars pada Februari 2021.

"Kami perlu mempersiapkan UEA dengan infrastruktur yang tepat jika terjadi perselisihan," ucap Amna Al Owais, Kepala Panitera di DIFC Courts.

Perusahaan dan institusi yang berbasis di UEA dan luar negeri sekarang akan memiliki pilihan untuk mengajukan keluhan ke pengadilan, dengan kontrak baru yang berpotensi menetapkan pengadilan luar angkasa sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan.