Cegah Konflik Luar Angkasa, Ilmuwan Minta Semua Negara Patuhi Aturan

Suara.com - Donald Trump mengatakan, pada 2019 bahwa luar angkasa adalah domain perang baru dan diikuti oleh pembentukan Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat, sebagai komitmen dominasi negaranya di luar angkasa.

Negara lainnya yang merasa takut dengan percepatan perlombaan senjata di luar angkasa khawatir dengan hal itu.

Pada pertemuan terakhir Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penggunaan Luar Angkasa yang Damai, banyak negara menyatakan dengan waspada bahwa mencegah konflik di luar angkasa dan menjaga luar angkasa agar tetap tenang telah menjadi hal lebih penting dari sebelumnya.

Terpilihnya Joe Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat berikutnya, menunjukkan adanya harapan.

Masa depan antariksa mungkin lebih mirip dengan peluncuran misi SpaceX Crew-1 NASA ke Stasiun Luar Angkasa Internasional baru-baru ini.

Pemerintahan Biden-Harris tampak lebih tertarik pada kerja sama internasional dalam luar angkasa. Sejak 1967, aktivitas manusia di luar angkasa telah dipandu oleh prinsip-prinsip yang diterima secara universal, tertanam dalam Perjanjian Luar Angkasa.

Itu memastikan bahwa tidak akan ada konflik militer di luar angkasa dan eksplorasi serta penggunaan luar angkasa untuk kepentingan semua negara.

Di sisi lain, perang luar angkasa tidak akan memiliki pemenang yang jelas. Dalam arena yang kompleks dan digunakan bersama secara global seperti luar angkasa, negara-negara harus mematuhi aturan yang diterima dan praktik yang ditetapkan.

Dilansir dari Space.com, Selasa (5/1/2021), Amerika Serikat memiliki keunggulan ilmiah dan teknologi yang besar.

Alih-alih mencoba menjadi dominasi, Amerika Serikat dapat melayani dunia dan negaranya sendiri dengan lebih memfokuskan kepemimpinannya pada pemanfaatan luar angkasa untuk semua umat manusia.

Sebagai tanda yang menjanjikan, tim peninjau NASA Biden-Harris terdiri dari sekelompok ilmuwan luar angkasa serta mantan astronot. Pemerintahan saat ini mendirikan kembali Dewan Antariksa Nasional yang diketuai oleh wakil presiden.

Menurut David Kuan-Wei Chen, direktur eksekutif Pusat Penelitian Hukum Udara dan Luar Angkasa di Universitas McGill, untuk memastikan domain luar angkasa tidak menjadi arena konflik, aturan yang berlaku untuk setiap penggunaan luar angkasa oleh militer perlu dipahami, dihormati, dan dikembangkan lebih lanjut.

Jika terjadi kegagalan, itu dapat menyebabkan kehancuran, gangguan, dan dampak pada kehidupan sipil, terutama di negara seperti Amerika Serikat, yang ekonomi dan masyarakatnya sangat bergantung pada infrastruktur luar angkasa.

Steven Freeland, profesor Hukum Internasional di Universitas Western Sydney mengatakan bahwa luar angkasa adalah area yang "padat" dan kompetitif, di mana kepentingan ilmiah, komersial, dan ekonomi bertemu, serta masalah keamanan nasional dan militer.