Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan terus mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), selain juga menggencarkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
"Kementerian Kominfo juga terus mendampingi proses digitalisasi UMKM terutama di dua aspek," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate, kepada ANTARA, Senin (16/8/2021).
Dua aspek yang dimaksud adalah mendorong perluasan akses pemasaran dengan teknologi digital atau active selling, yang sudah dimulai tahun ini. Kementerian Kominfo menargetkan program ini bisa menjangkau 26.000 UMKM maupun usaha ultra mikro (UMi).
Kedua, Kominfo berupaya meningkatkan adopsi teknologi pada rantai nilai pasok UMKM/UMi, berupa alat virtual reality atau augmented reality dan enterprise resource planning (ERP).
Sementara berkaitan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Johnny menyatakan kontribusi Kementerian Kominfo untuk program ini diwujudkan dalam digitalisasi UMKM/UMi.
"Pascarangkaian acara Gernas BBI Kilau Permata Flobamora pada April-Juni 2021, kami juga mendukung inisiatif Gernas BBI yang saat ini fokus di wilayah Sulawesi Utara, melalui pelatihan Bahasa Inggris, pelatihan digital marketing, pengembangan platform Jaringan Pariwisata Hub serta platform digital lainnya bagi UMKM/UMi," kata Johnny.
Presiden Joko Widodo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 Senin pagi menyatakan akan terus menggalakkan program Bangga Buatan Indonesia sambil meningkatkan daya saing produk lokal di kompetisi global.
Presiden juga menyoroti digitalitasi UMKM yang terus bertambah, kini 22 persen dari total UMKM atau lebih dari 14 juta unit yang bergabung platform dagang elektronik.
Partisipasi dalam ekonomi digital dinilai sangat penting karena memiliki potensi besar dan mempermudah UMKM masuk ke rantai pasok global.
Selain soal digitalisasi UMKM dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Presiden Jokowi juga mengharapkan subsidi kuota internet di daerah yang menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, semaksimal mungkin diberikan kepada guru, murid, mahasiswa dan dosen.
Berkaitan dengan hal ini, Kominfo mendukung penuh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerapkan kebijakan tersebut. Peran Kominfo berupa memfasilitasi secara teknis pemberian kuota melalui kontrak langsung antara Kemendikbudristek dengan operator seluler.
"Masih berjalan hingga hari ini," kata Johnny.
Selain itu, Kominfo juga memantau kualitas jaringan internet di daerah PPKM untuk memastikan masyarakat bisa memanfaatkan internet untuk belajar dan bekerja dari rumah.
TERPOPULER
