facebook

Lima Grup Lembaga Penyiaran Swasta Wajib Ujian Laik Operasi

Liberty Jemadu
Lima Grup Lembaga Penyiaran Swasta Wajib Ujian Laik Operasi
Menkominfo, Johnny G Plate mengingatan lembaga penyiaran swasta wajib lulus uji kelaikan sebelum menggelar multipleksing atau analog switch off. [Antara]

Ada lima lembaga penyiaran swasta yang akan menyelenggarakan multipleksing. Kelimanya adalah Media Group, Surya Citra Media, Trans, Media Nusantara Citra; dan Rajawali Televis

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan lima grup lembaga penyiaran swasta sebagai penyelenggara multipleksing (MUX) untuk implementasi Program Digitalisasi Penyiaran atau Analog Switch Off (ASO), perlu melewati tahapan uji laik operasi.

"Lembaga penyiaran yang dimaksud masih harus melalui tahap uji laik operasi yang mencakup coverage dan kualitas untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)," ujarnya di Jakarta, dikutip pada Rabu (19/1/2022).

Adapun kelima LPS tersebut adalah Media Group, Surya Citra Media (SCM), Trans, Media Nusantara Citra (MNC); dan Rajawali Televisi (RTV).

Selain lima grup LPS di atas, Kementerian Kominfo tengah melakukan evaluasi untuk dua grup penyelenggara multipleksing di 12 provinsi yakni Viva dan BSTV, sedangkan satu grup lainnya yakni NTV tidak ikut serta.

Baca Juga: Kominfo Pastikan Kesiapan Infrastruktur untuk Laksanakan ASO Tahap Pertama

Sementara penyelenggara multipleksing di 22 provinsi terdapat enam grup LPS antara lain Media, SCM, Trans, Viva, NTV, dan MNC.

"LPS yang tidak menjadi penyelenggara multipleksing masih dapat bersiaran dengan melakukan kerja sama dalam bentuk sewa slot multipleksing, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar)," jelas Menkominfo.

Merujuk ketentuan Pasal 78 ayat 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar, penetapan penyelenggara multipleksing melalui evaluasi berlaku untuk LPS jasa penyiaran televisi yang telah melakukan investasi dan telah menyenggarakan multipleksing sebelumnya.

"Sementara itu, mekanisme seleksi dilakukan pada wilayah layanan siaran yang belum ditetapkan penyelenggara multipleksingnya," tegas Plate.

Menkominfo menyatakan seleksi penyelenggara multipleksing telah dilakukan di 22 provinsi Indonesia. Untuk LPS yang menjadi penyelenggara multipleksing di wilayah tersebut juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 172 Tahun 2021 yang terbit tanggal 5 Mei 2021.

Baca Juga: 4 Cara Aman Beli Set Top Box, Wajib Tahu!

"Terdapat total 6 grup penyelenggara multipleksing yang telah ditetapkan lolos seleksi di seluruh provinsi terdampak ASO. Setelah pembangunan, proses penetapan hasil seleksi, penyelenggara multipleksing harus diselesaikan dengan Uji Laik Operasi untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan," jelasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar