facebook

Pemerintah Siapkan 4 PDN Dukung Kebijakan Berbasis Data

Liberty Jemadu
Pemerintah Siapkan 4 PDN Dukung Kebijakan Berbasis Data
Menkominfo, Johnny G Plate menyaksikan penyerahan sertifikat lahan Pusat Data Nasional di Batam pada Jumat (24/6/2022). [Antara]

PDN akan dibangun di Deltamas, Batam, Labuan Bajo dan IKN di Kalimantan.

Suara.com - Pemerintah sedang menyiapkan empat Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung penerapan kebijakan berbasis data (data driven policy) dan pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan.

"Pemerintah akan membangun empat PDN berstandar global Tier- IV, Tingkat yang sangat tinggi untuk standar pusat data," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu (25/6/2022).

Plate, dalam kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, mengatakan pemerintah berencana membangun PDN di Kawasan Deltamas Industrial Estate (Jabodetabek), Nongsa Digital Park Batam, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).

Dalam kunjungan ke Batam, Plate menyaksikan penyerahan sertifikat lahan tempat PDN akan dibangun di Batam. Rencananya PDN itu akan dibangun bareng Korea Selatan.

Baca Juga: Pusat Data Digital Nasional Kedua di Indonesia Akan di Bangun di Nongsa Batam

PDN ini dibuat agar Indonesia bisa menerapkan tata kelola satu data. Dengan satu data, pemerintah bisa mengambil kebijakan berbasis data (data driven policy) sehingga aturan bisa lebih cepat dan akurat.

"Pembangunan PDN ini memberi sumbangsih besar dalam rangka tata kelola data nasional, setidaknya untuk mendukung electronic government sehingga kebijakan-kebijakan negara lebih akurat," kata Plate.

Menurut Menteri Plate tata kelola data yang lebih mumpuni pada sektor sektor publik maupun sebagai pelayanan kebutuhan pemerintahan adalah harus, baik dalam lingkup data pribadi, data non-pribadi maupun transaksi elektronik.

PDN akan berfungsi sebagai gudang data secara digital, sementara yang menjadi wali data adalah kementerian dan lembaga yang ditunjuk. Wali data pada sektor privat adalah penyelenggara sistem elektronik privat.

"Detail teknis mengenai kapasitas storage atau memori dan kapasitas prosesor masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah Indonesia," kata Menteri Plate.

Baca Juga: Pusat Data Nasional di Batam Jadi yang Kedua di Indonesia

Plate mengatakan sekarang pemerintah pusat dan daerah menggunakan lebih dari 2.700 pusat data. Dari jumlah tersebut, baru 3 persen yang menggunakan penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud) sehingga banyak kendala dalam interoptabilitas data.

Adapun pusat data di Batam adalah PDN kedua yang akan dibangun setelah fasilitas serupa dibangun di Deltamas. [Antara]

Komentar