Suara.com - Kisruh naiknya tarif wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar di Manggarai Barat, NTT semakin keruh. Hari ini (1/8/2022) para pelaku bisnis wisata di Labuan Bajo menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes. Pemerintah provinsi NTT mengerahkan polisi dan brimob untuk menjaga keamanan, meski sejumlah pelaku aksi mogok dianiaya dan ditahan. Bagaimana sebaiknya pengelolaan situs warisan dunia seperti Pulau Komodo? Berikut uraian dari Sukma Winarya, mahasiswa doktoral pada University of Angers:
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya untuk rencana penambahan tarif di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang akan berlaku pada 1 Agustus mendatang.
Penambahan yang dimaksud adalah adanya pengenaan tarif tambahan sebesar Rp 3,75 juta bagi pelancong yang ingin mendatangi Pulau Padar dan Pulau Komodo. Dalam kebijakan saat ini, wisatawan hanya perlu membayar Rp 150.000.
Jokowi menganggap ini adalah upaya menyeimbangkan aspek konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan di TN Komodo. Dia juga sempat menyentil pentingnya perhitungan return (imbal balik) dari sederet proyek infrastruktur yang sudah dikeluarkan pemerintah di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut.
Alasan ini mirip dengan dalih yang diungkapkan seorang pejabat pemerintah dalam wacana kenaikan tarif masuk kompleks Candi Borobudur di Jawa Tengah. Lantaran menimbulkan polemik, wacana ini pun kemudian dibatalkan.
Berkaca dari dua kejadian tersebut, pemerintah nampaknya berpandangan bahwa aspek tarif memegang kunci utama dalam mewujudkan target pariwisata yang berkelanjutan di situs warisan dunia. Padahal, pengembangan pariwisata yang terlalu bertumpu pada tarif berpotensi mengurangi akses kunjungan masyarakat baik lokal maupun mancanegara.
Pemerintah dapat belajar dari Pemerintah Perancis, yang juga mengelola situs warisan dunia, tapi justru bahkan tak mematok sepeser pun biaya kepada pengunjungnya.
Opsi berbayar atau tidak?
Badan PBB untuk urusan pendidikan dan kebudayaan, UNESCO, menyatakan, demi pembangunan yang berkelanjutan konservasi warisan budaya dan alam bersama dengan nilai universal yang luar biasa dapat dilakukan manajemen pariwisata yang tepat.
Pengelolaan situs warisan budaya yang berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan adalah upaya penyelarasan kepentingan ekonomi, sosial-budaya masyarakat, serta pelestarian situs berikut lingkungannya.
Terkait hal ini, komersialisasi dan konservasi situs warisan dunia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan laporan UNESCO tahun 2014, situs warisan dunia memiliki risiko ancaman yang harus dikelola dengan cermat. Ancaman ini seperti kepadatan pengunjung yang melampaui daya tampung dan perilaku pengunjung yang tidak bertanggung jawab.
Di sisi lain, keberlanjutan sebuah situs warisan juga sangat ditentukan dari apresiasi pengunjung maupun masyarakat lokal terhadap nilai-nilai sejarah, budaya, sains hingga manfaat ekonomi. Apresiasi ini terwujud dalam bentuk kunjungan dan terbentuknya pariwisata sebagai sebuah industri.
Kunjungan wisatawan di lokasi situs dan daerah sekitar berkontribusi besar terhadap aspek pembangunan lokal yang mencakup keterlibatan masyarakat secara ekonomi, menjadi pemicu pengembangan infrastruktur daerah hingga pembiayaan konservasi situs.
Pertanyaannya, mungkinkah menemukan titik imbang dari komersialisasi dan kapasitas tersebut?
Pengelolaan situs warisan dunia Mont Saint Michel di Normandi, Perancis, dapat menjadi contoh.
TERPOPULER
