Riset: Masyarakat Indonesia Nyaman dengan Teknologi Digital Mutakhir

Suara.com - VMware Inc., inovator peranti lunak enterprise merilis hasil riset makin tingginya tingkat penetrasi digital masyarakat di Asia Pasifik.

Menurut riset bertajuk “Digital Smart: Advancing digital government for citizens in the Asia-Pacific”, di sisi lain terlihat adanya kesenjangan dalam menghadirkan layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintah di kawasan tersebut.

Dalam riset yang dilakukan oleh Deloitte ini terungkap bahwa terjadinya penurunan dalam pemanfaatan layanan pemerintah secara tatap muka langsung oleh masyarakat di kawasan Asia Pasifik, yang merosot hingga setengahnya dalam dua tahun ke belakang.

Di sisi lain, saat ini terdapat sebanyak 77 persen, warga masyarakat yang kini telah memanfaatkan platform digital dalam mengakses layanan-layanan pemerintah.

Namun demikian, terdapat sebanyak 67 persen responden yang menaruh harapan kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam menghadirkan layanan, sehingga kualitanya dapat sejajar dengan layanan-layanan yang dihadirkan oleh sektor swasta.

Sebanyak 41 persen masyarakat juga mengalami kendala dalam mengakses layanan digital untuk mereka sendiri, ini akibat masih rendahnya tingkat penguasaan dan kecakapan digital maupun infrastruktur digital itu sendiri.

Dengan bertambahnya 900 juta pengguna baru internet di kawasan Asia Pasifik (meliputi Australia, Singapura, Indonesia, Vietnam, India, Jepang, dan Korea Selatan) di tahun 2025 sesuai yang diprediksikan, maka kebutuhan untuk berinvestasi di bidang layanan digital oleh lembaga-lembaga pemerintahan juga diperkirakan akan terus bertumbuh.

Sylvain Cazard, senior vice president and general manager, Asia Pacific and Japan, VMware menuturkan, masyarakat menaruh harapan yang tinggi untuk dihadirkannya kesetaraan layanan, termasuk dari sisi kualitas, agar seperti layanan-layanan yang dihadirkan oleh perusahaan maupun organisasi swasta.

Penghantaran layanan, dia menambahkan dalam hal ini, seperti infrastruktur multi cloud maupun aplikasi-aplikasi dan layanan-layanan modern terkontainerkan, saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan sebagai fondasi agar kita bisa terus melaju.

"Oleh karenanya, lembaga-lembaga pemerintahan diharapkan bisa menyelaraskan cara pandang mereka maupun dalam pembangunan sumber-sumber daya IT baru dengan tren-tren mutakhir agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa kini,” ucapnya.

Mitra Deloitte, sekaligus penyusun laporan prinsipal, John O’Mahony menuturkan, mulai bergairahnya kembali investas untuk pengembangan layanan digital pemerintah punya makna yang begitu penting.

"Ini juga menjadi penanda akan adanya kemajuan positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam menikmati layanan digital," jelasnya.

Kesiapan masing-masing lembaga pemerintah di kawasan Asia Pasifik dalam menerima perkembangan teknologi mutakhir yang mendukung dalam terwujudnya digitalisasi tidak sama di antara negara-negara maju maupun berkembang.

Berikut sejumlah catatan menarik yang diperoleh dari riset ini:

• Singapura: 84 persen responden dari Singapura punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan, mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang. Sebanyak 76 persen sepakat atau sangat sepakat bahwa pemerintah perlu berinvestasi lebih tinggi lagi di bidang teknologi sebagai bentuk kesiapan dalam menyongsong masa depan.
• Vietnam: 85 persen responden dari Vietnam merasa tak enggan bila harus belajar kecakapan digital baru ataupun menggunakan platform mutakhir. Sebanyak 80 persen punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan, mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang.
• India: Responden India menyampaikan bahwa pengalaman positif yang dirasakan oleh warga selama menggunakan layanan dari pemerintah secara daring akan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah. Terdapat 89 persen responden yang menyatakan siap mempelajari jenis-jenis kecakapan digital baru ataupun menggunakan platform mutakhir.
• Indonesia: 81 persen responden Indonesia merasa nyaman bersentuhan dengan teknologi-teknologi digital mutakhir dan pemerintah Indonesia telah berhasil mengembangkan banyak situs-situs web untuk menggantikan layanan berbasis tatap muka langsung, sebagai medium yang paling banyak digunakan oleh responden dalam mengakses layanan pemerintah.
• South Korea: 90 persen responden Korea punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang. Dalam laporan ini disebutkan pula bahwa Korea menempati peringkat teratas secara global pada the World Bank GTMI dan diakui sebagai yang terkemuka di tingkat global untuk pengembangan GovTech dengan skor 98 dari angka maksimum 100.
• Japan: 90 persen responden Jepang punya gambaran bahwa dalam lima tahun ke depan mereka akan sama seringnya atau bahkan lebih sering dalam mengakses layanan-layanan dari pemerintah dari pada sekarang, namun hanya 27 persen yang berharap adanya peningkatan kualitas layanan pemerintah yang setara dengan layanan yang dihadirkan oleh pihak swasta.
• Australia: 82 persen responden Australia berharap bahwa akan makin banyak layanan pemerintah yang nantinya bisa diakses secara daring dalam lima tahun ke depan dengan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi. Sebanyak 55 persen dari mereka bersedia memberikan personal data apabila memang ini akan membuat akses layanan bagi warga menjadi lebih mudah. Keamanan data juga menjadi topik penting yang ada di benak responden Australia terkait dengan akses ke layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Riset ini diselenggarakan oleh Deloitte Access Economics atas nama VMware dengan target survei sebanyak 3.840 orang.