Suara.com - Menkominfo Johnny G Plate membantah kabar yang mengatakan dirinya mundur dari jabatan di kabinet. Politikus asal Partai Nasdem itu mengaku masih bertugas sebagai menteri.
"Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Bapak Presiden sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju," kata Johnny dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (5/1/2022).
Setelah membantah telah mundur dari kabinet, Plate mengatakan bahwa penggantian menteri di kabinet adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden sesuai konstitusi Indonesia," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Ia berharap partai-partai politik di Indonesia mampu menjaga hak prerogatif tunggal presiden tersebut.
"Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak konstitusional prerogative rights president tersebut," katanya menegaskan.
Ia pun mengimbau kepada semua pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi tanpa terlebih dahulu dilakukan pengecekan kebenaran.
Sebelumnya, Rabu (4/1/2022), Menkominfo Johnny G Plate menyerahkan sepenuhnya keputusan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Presiden Joko Widodo karena itu merupakan kewenangan presiden.
"Secara pribadi, apalagi kami di sini kan sebagai pembantu presiden, melaksanakan kebijakan dan arahan presiden. Itu sepenuhnya ada di presiden," kata Plate di Kementerian Kominfo, Jakarta.
Baca Juga: Panas PDIP vs Nasdem soal Siapa yang Di-reshuffle, Ini Perbandingan Kinerja Para Menterinya
Oleh karena itu, lanjutnya, pendapatnya pribadi yang dilontarkan ke publik pun tidak akan berpengaruh pada keputusan Jokowi terkait perombakan.
"Apa pengaruhnya pendapat yang disampaikan di ruang publik ini untuk keputusan presiden? Tidak (ada). Itu sepenuhnya kepada presiden," tambahnya.
