BSSN Akhirnya Investigasi Dugaan Kasus Kebocoran Data KPU

Suara.com - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra akhirnya buka suara soal dugaan kasus kebocoran data KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diretas hacker beberapa waktu lalu.

Ariandi mengatakan kalau BSSN saat ini sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU untuk melakukan investigasi soal kasus kebocoran data tersebut.

"BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak KPU terkait upaya investigasi berkenaan dengan dugaan yang dialami," ungkap Ariandi Putra dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Jumat (1/12/2023).

Ia menyatakan, dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi serta server untuk mengetahui root cause dari insiden siber yang terjadi.

"BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak KPU dan siap untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU," beber dia.

Lebih lanjut Ariandi Putra memastikan kalau hasil investigasi BSSN soal kebocoran data ini bakal disampaikan langsung oleh KPU.

"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," tandasnya.

Dugaan kebocoran data KPU
Seorang hacker bernama Jimbo mengklaim kalau dirinya berhasil membobol data KPU. Tak main-main, kebocoran data ini mencakup 252 juta orang atau sekitar 252.327.304.

Adapun jenis data yang disebarkan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, dan lainnya.

Dia mengklaim kalau data tersebut berasal dari situs KPU.go.id dengan cakupan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan Jimbo juga memberikan sampel data sebesar 500.000.

Jimbo menjual data KPU tersebut seharga 2 Bitcoin atau sekitar 74.000 Dolar Amerika Serikat, yang mana nilainya berkisar Rp 1,1 triliun.

Tanggapan KPU
Sementara itu Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.

Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.

"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengkonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.