Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak layanan digital pemerintah mesti terpadu demi meningkatkan layanan kepada masyarakat. Ia pun mematok digitalisasi layanan pemerintah dalam waktu sembilan bulan.
“Saya perlu mengingatkan kita masih memiliki waktu 9 bulan, mari kita pakai momentum ini untuk reformasi birokrasi kita yang berkaitan dengan digitalisasi," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, dikutip dari siaran pers Kementerian Kominfo, Rabu (10/1/2024).
Jokowi beralasan kalau transformasi digital ini adalah keharusan. Maka dari itu keterpaduan layanan digital pemerintah mesti dilakukan.
Presiden pun memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyederhanaan layanan berbasis digital yang dimiliki serta mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
“Ribuan platform yang ada di kementerian-kementerian dan lembaga harus disederhanakan dan tidak ada lagi platform-platform aplikasi yang baru yang dimunculkan, yang berorientasi hanya ke proyek saja, tetapi hanya menyulitkan kita untuk merangkai agar lebih sederhana dan lebih berguna, utamanya dalam layanan digital pemerintah,” papar Jokowi.
Jokowi meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Saya minta kepada Menpan RB untuk segera mempercepat implementasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis digital, konsolidasikan semua portal ke dalam satu portal nasional, dan di saat yang sama juga sekali lagi, perkuat keamanan digital kita,” timpal Jokowi.
Lebih lanjut Presiden RI juga meminta jajaran terkait untuk mendukung percepatan transformasi dan layanan pemerintahan berbasis digital.
“Saya minta Menteri BUMN juga ikut mendukung percepatan transformasi lewat Perum Peruri yang menjadi govtech nasional kita. Mendagri, Menkominfo juga mempercepat pengembangan dan penerapan digital ID paling lambat bulan enam bulan harus sudah selesai," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Tak Hadiri HUT ke-51 PDIP, Kirim Video Ucapan Pun TIdak
"Juga Menkominfo untuk segera transformasi kebijakan government cloud untuk mempercepat peningkatan pelayanan digital kita, dan semuanya nanti dikoordinir oleh Menko Marinves,” jelas Jokowi.
