Kominfo Sesumbar Proyek Pusat Data Nasional Solusi Kebocoran Data

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan kalau proyek pusat data nasional (PDN) bisa menjadi solusi dalam menghadapi masalah kebocoran data di Indonesia.

Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA) Kementerian Kominfo, Aris Kurniawan menilai kalau salah satu faktor terjadinya kebocoran data di Indonesia yakni infrastruktur yang belum sesuai.

Ia bercerita, sejak lima tahun lalu Pemerintah Indonesia memiliki fasilitas dengan jumlah lebih dari 2.700 berupa ruang data dan pusat data. Hal inilah yang dianggap Aris menjadi pintu masuk peretas (hacker) membobol data pribadi masyarakat.

"Jadi permasalahan utama, di mana kebocoran data jadi sangat sering terjadi, karena dari sisi infrastruktur relatif tidak aman. Standarisasi tidak ada," ungkapnya di lokasi pembangunan PDN Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024).

Dari sana Kominfo menggagas sebuah fasilitas yang bisa menjamin data pribadi masyarakat lebih aman dan andal.

"Maka ide awalnya adalah membuat satu fasilitas, benar-benar kita jamin reliability dan keamanannya," lanjut dia.

Sejak tiga tahun lalu Kominfo pun membuat satu fasilitas pusat data nasional (PDN) yang sifatnya sementara. Aris mengklaim kalau data yang disimpan di PDN sementara itu belum ada yang berhasil dibobol.

"PDN sementara yang berjalan tiga tahun data-datanya selama ini belum ada yang bocor," imbuhnya.

Namun dia tak menutup kemungkinan kalau fasilitas tersebut pada akhirnya bisa dijebol hacker seiring perkembangan teknologi.

"Ya selalu ada langit di atas langit, di atas teknologi ada yang baru, dan sentimen publik juga bermacam-macam. Soal netizen, teman-teman yang punya kemampuan hacking tertantang, 'Wah PDN pemerintah dicoba-coba, itu jadi satu tantangan utama," bebernya.

Maka dari itu, Aris memastikan proyek pusat data nasional (PDN) pertama di Indonesia akan resmi beroperasi pada Agustus 2024. Proyek PDN ini bakal diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menargetkan PDN yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat ini bisa ikut meramaikan suasana Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

"Kemarin progress mandat mohon mungkin berharap di suasana Ulang Tahun RI 17 Agustus sudah punya pusat data nasional. Bulan agustus rencananya akan diresmikan Pak Presiden," ungkap Aris.

Aris mengatakan kalau proses pembangunan PDN dari segi desain sudah mencapai 75 persen, sementara dari segi pembangunan fisik 95 persen. Namun untuk pembangunan keseluruhan baru di angka 32 persen.

"Kalau overall kami baru di angka 32 persen. Tapi Insya Allah di bulan Agustus selesai," lanjutnya.

Aris menuturkan kalau proyek ini adalah salah satu tonggak Indonesia yang memiliki pusat data nasional untuk pertama kalinya. Lebih lagi proyek PDN ini makin dikebut usai Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Ini luar biasa komitmennya beliau untuk memastikan kami bisa mengelola, mengolah data secara aman dengan memiliki PDN khusus," tandasnya.

Proyek PDN
Aris menerangkan, Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Indonesia ini berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Proyek ini dimiliki oleh Kominfo dengan kontraktor Ellipse Projects.

PDN Cikarang ini dibangun di atas tanah seluas hampir 5 hektar, yang mana luas bangunannya 15.994 meter persegi. Jangka waktu proyek ini berdurasi 24 bulan dengan tanggal efektif kontrak 21 Oktober 2022.

Adapun nilai proyek PDN Cikarang ini mencapai 164.679.680 Euro atau sekitar Rp 2,7 triliun.

Sementara itu proyek PDN kedua berlokasi di Batam. Aris menyebut proyek ini digarap lewat kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dengan nilai 15 persen lebih murah dari PDN Cikarang.

"Paling lambat akhir tahun atau awal tahun depan sudah mulai bangun di Batam. Batam selesai 2026 akhir atau 2027 awal," katanya.

PDN terakhir bakal dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hanya saja proyek PDN ketiga ini masih menunggu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Di IKN itu masih diputuskan menunggu Bappenas. Kalau yang tertarik sudah ada seperti UK (Inggris), USA (Amerika Serikat), tinggal nanti Bappenas yang mutusin atau bisa jadi KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha). Pokoknya kami tunggu Bappenas baru kami eksekusi," tandasnya.