Polisi Bisa Blokir Internet, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam RUU Polri

1. Menolak Keras Revisi UU Polri berdasarkan inisiatif DPR-RI;
2. Menuntut DPR maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan tentang Revisi UU Polri pada masa legislasi ini;
3. Menuntut DPR dan Presiden untuk tidak menyusun UU secara serampangan hanya untuk kepentingan politik kelompok dan mengabaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya sejalan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Pembentukan UU baru semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan sistem demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia dalam rangka melindungi warga negara bukan justru sebaliknya mengancam demokrasi dan hak asasi manusia;
4. Mendesak DPR untuk memprioritaskan pekerjaan rumah legislasi lain yang lebih mendesak seperti Revisi KUHAP, RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat dan lain-lain;
5. Mendesak pemerintah dan parlemen untuk melakukan evaluasi yang serius dan audit yang menyeluruh pada institusi Kepolisian dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga HAM negara;
6. Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja Kepolisian, baik dalam hal penegakan hukum, keamanan negara, maupun pelayanan masyarakat, yang mampu memberikan sanksi tegas kepada individu pelaku dan juga perbaikan institusional untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi pada masa mendatang.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Kepolisian (Reform For Police) ini terdiri dari:

1. AJAR (Asia Justice and Rights)
2. AJI Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen)
3. Amnesty Internasional Indonesia  
4. ELSAM    
5. HRWG (Human Rights Working Group)  
6. ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)  
7. ICW (Indonesia Corruption Watch)
8. IJRS (Indonesia Judicial Research Society)
9. IM57+ Institute
10. Imparsial
11. KontraS
12. Kurawal Foundation
13. LBH Jakarta
14. LBH Masyarakat
15. LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan)
16. PBHI Nasional
17. PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan)
18. SAFEnet
19. Themis Indonesia
20. TII (Transparansi Internasional Indonesia)
21. YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)