Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengusulkan agar Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengatasi serangan ransomware di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
Menurutnya, Satgas PDN ini diperlukan untuk menyelesaikan persoalan serangan hacker pada 20 Juni 2024 lalu, yang mana itu tak kunjung selesai hingga saat ini.
"Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk Satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara," kata Sukamta, dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (28/6/2024).
Sukamta berpendapat, peretasan data nasional merupakan persoalan yang sangat serius. Ia meminta Pemerintah hingga anggota Komisi I DPR RI menyetujui usulan itu.
Lebih lagi masa kerja anggota DPR pada periode ini sudah tinggal hitungan bulan.
"Kalau perlu nanti Komisi I sebagai (tanda sebelum) say good bye, dari periode ini, masih ada beberapa bulan lagi, kita buat Pansus (Panitia Khusus). Pansus khusus untuk PDN ini. Karena ini persoalan yang sangat, sangat, sangat serius sekali, soal keamanan nasional," papar Politikus Fraksi PKS ini.
Terkait pembentukan Satgas, Sukamta melihat satuan itu harus diisi tidak hanya oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun satgas juga perlu diisi oleh para profesional hingga ahli keamanan siber.
"Unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli cyber security, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya," ujar Sukamta.
Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid juga mendorong Pemerintah, khususnya Kemenkominfo dan BSSN membentuk Satgas dan Crisis Centre dalam mengatasi serangan ransomware PDNS 2 Surabaya.
“Tadi di Kesimpulan (Raker Komisi I dengan Kemenkominfo dan BSSN) salah satu saran yang kita minta adalah pemerintah segera siapkan Satgas, karena kita lihat itu keterpaduan (kinerja) itu belum ada," kata Meutya di siaran pers terpisah.
"Kedua buat crisis center, salah satunya yaitu meng-update baik kepada institusi mereka ini, harus dipandu untuk kemudian bisa memulihkan data,” lanjut dia.
Meutya menilai crisis center ini diperuntukan agar dapat memberikan informasi secara berkala kepada publik mengenai bagaimana negara melindungi data pribadi masyarakatnya. Meskipun, saat ini memang belum ada indikasi kebocoran data.
“Memang ini disampaikan belum ada indikasi kebocoran data. Tapi tetap kita harus wanti-wanti bahwa perlindungan data itu dinilainya bukan ketika bocor tapi ketika sudah ada kegagalan perlindungan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
TERPOPULER
