Microsoft Larang Gunakan Perangkat Android, Karyawan Diwajibkan Pakai iPhone

Suara.com - Microsoft membuat perubahan kebijakan yang signifikan bagi karyawannya di China dengan melarang penggunaan perangkat Android.

Mulai September nanti, iPhone akan menjadi perangkat wajib untuk keperluan kerja.

Ponsel Android dilarang mengakses sumber daya perusahaan, sebagaimana melansir dari laman Gizmochina, Selasa (9/7/2024).

Memo internal yang diperoleh Bloomberg News menyebutkan masalah keamanan sebagai alasan utama perubahan ini.

Inti masalahnya terletak pada tidak tersedianya Layanan Seluler Google (GMS) di China daratan.

Layanan ini sangat penting untuk aplikasi keamanan Microsoft seperti Microsoft Authenticator dan Identity Pass, yang kini wajib bagi semua karyawan.

Dengan Google Play, toko aplikasi resmi untuk Android, tidak tersedia di China, App Store Apple menjadi satu-satunya platform tempat aplikasi-aplikasi ini dapat diunduh dengan andal.

Untuk memudahkan transisi, Microsoft akan menyediakan iPhone 15 baru kepada setiap karyawan yang saat ini menggunakan ponsel Android.

Perangkat ini akan tersedia untuk diambil di tempat pengumpulan yang ditentukan di seluruh China.

Penting untuk diperhatikan bahwa kebijakan ini hanya memengaruhi telepon kantor karena karyawan tetap dapat menggunakan perangkat Android pribadinya.

Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan siber menyusul serangan siber besar yang diyakini terkait dengan Rusia, yang berdampak pada beberapa lembaga pemerintah AS awal tahun ini.

Sebagai tanggapan, Microsoft meluncurkan Secure Future Initiative, sebuah program komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat protokol keamanannya.

Pergeseran kebijakan ini kemungkinan akan menimbulkan kekhawatiran mengingat ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung antara AS dan China.

Baru-baru ini, entitas pemerintah China telah mendesak karyawannya untuk menghindari penggunaan perangkat asing di tempat kerja karena masalah keamanan serupa.

Selain itu, AS telah menerapkan beberapa sanksi ketat terhadap perusahaan China yang beroperasi di wilayah negaranya.