REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah RI menyebut kalau judi online berpotensi menjadi bencana sosial. Alasannya, judi slot tersebut bisa memicu kemiskinan baru di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menjelaskan, judi online bakal terus menambah jumlah orang miskin di Indonesia apabila tidak diatasi dari hulu ke hilir.
"Ini adalah ancaman serius yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," katanya, dikutip dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jumat (29/11/2024).
Salah satu dampak serius yang disoroti adalah munculnya korban judi online secara langsung berkaitan dengan potensi peningkatan jumlah orang miskin.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan, sebagian besar pelaku judi online adalah korban penipuan. Dari 8,8 juta orang yang terlibat, banyak yang akhirnya menjadi bagian dari kelompok miskin baru.
"Padahal, kami sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memberdayakan masyarakat,” lanjut dia.
Selain itu, pelaku judi online juga kerap mengalami gangguan fisik dan psikis hingga membebani rumah sakit. Namun, korban ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam klaim BPJS Kesehatan, terutama untuk kasus non-obat seperti kecanduan judi.
“Rumah sakit kesulitan menangani korban karena kategori ini belum diatur dalam skema klaim BPJS. Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi, agar beban rumah sakit tidak semakin berat,” kata Menko Pemberdayaan Masyarakat .
Muhaimin turut menyoroti aspek internasional dari judi online, khususnya terkait pekerja migran di luar negeri.
“Ada sekitar 100 ribu warga Indonesia di Kamboja. Kami ingin memastikan mereka tidak menjadi korban atau bagian dari jaringan judi online. Interpol dan koordinasi lintas negara menjadi penting dalam penindakan dan pencegahan,” papar dia.
Pemerintah juga menekankan arti penting edukasi sebagai langkah preventif utama tentang bahaya judi online dilakukan melalui kampanye intensif di berbagai media dan komunitas.
“Pemiskinan baru akibat judi online tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan pendidik, tokoh masyarakat, dan kita semua,” tandasnya.
TERPOPULER
