Tapi secara pelaksanaan dan budaya hukum (de facto), AS masih jauh lebih unggul, baik dari sisi penegakan, kesiapan institusi, maupun respons terhadap pelanggaran," timpal Alfons.
Lebih lanjut Alfons juga menyarankan sejumlah syarat untuk Pemerintah RI jika mengizinkan kebijakan transfer data pribadi warga ke AS.
Pertama, perusahaan AS harus tunduk pada UU PDP Indonesia dan wajib diaudit oleh Komisi PDP. Kedua, data warga harus dienkripsi dan tidak boleh diakses tanpa persetujuan eksplisit.
Terakhir, Alfons mendesak Pemerintah RI harus memiliki perjanjian bilateral untuk mencegah penyalahgunaan oleh otoritas asing.
Sekadar informasi, Pemerintah Amerika Serikat baru saja mengumumkan hasil kesepakatan dagang dengan Indonesia. Salah satu poin yang dibahas adalah transfer data pribadi dari Indonesia ke AS.
Gedung Putih menyebut kalau Indonesia sepakat untuk mentransfer data pribadi ke negara tersebut.
"Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital. Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat," tulis situs tersebut.
