REGIONAL:
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan kalau saat ini ada 12 perusahaan Amerika Serikat yang investasi pusat data di Indonesia.
Menurut dia hal ini menjadi bukti AS patuh pada peraturan di Indonesia, terutama soal hebohnya transfer data pribadi RI ke AS yang merupakan salah satu poin kesepakatan dagang dua negara.
"Sudah 12 perusahaan Amerika Serikat mendirikan data center di Indonesia. Jadi artinya mereka juga sudah comply dengan regulasi yang diminta oleh Indonesia," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (24/7/2025).
Adapun perusahaan AS yang sudah investasi pusat data ke Indonesia yakni Amazon Web Services (AWS) yang berlokasi di Jawa Barat. Lalu ada Microsoft, Equinix, hingga EdgeConneX.
Kemudian ada Oracle yang berencana membangun pusat data ke Batam dengan nilai investasi 6 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 97,7 triliun.
Perusahaan AS lain yang juga diungkap Airlangga yakni Google Cloud, Wowrack, Cloudflare, Braze, hingga Anaplan.
"Bahkan kalau kita lihat di Nongsa Digital Park itu sudah ada AI data center," beber dia.
Tujuan transfer data pribadi RI ke AS
Sebelumnya Menko Perekonomian menyebut kalau transfer data pribadi adalah hal lazim yang biasa dilakukan masyarakat saat mengakses ruang digital, mulai dari mesin pencari (search engine) hingga lokapasar (e-commerce).
"Sebetulnya beberapa data pribadi kan sebetulnya merupakan praktik dari masyarakat pada saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce, dan yang lain," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Airlangga mengatakan kalau data pribadi ini justru menjadi acuan dalam membuat protokol pengamanan transfer data RI-AS.
"Jadi finalisasinya bagaimana ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara, atau cross border daripada data pribadi tersebut," lanjut Airlangga.
Airlangga menjelaskan kalau kesepakatan tarif resiprokal itu menjadi tahap awal untuk memperkuat perlindungan data pribadi warga negara Indonesia (WNI), tak hanya ke AS.
"Ketika menikmati layanan cross border, nah cross border itu kan bukan hanya ke Amerika Serikat tetapi ke berbagai negara lain. Jadi itu sudah, Indonesia sudah persiapkan protokol," beber dia.
Airlangga juga memastikan kalau data tersebut akan terus diawasi oleh otoritas Indonesia yang mengikuti aturan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
"Pemerintah memastikan bahwa data ini dilakukan dalam kerangka yang secure, reliable, dan data governance," pungkasnya.
TERPOPULER
