Infografis
Suara.com - Utas dan postingan berisi '17+8 Tuntutan Rakyat' baru-baru ini viral di media sosial. Ribuan netizen lantas memuji beberapa tokoh yang menyusun daftar tuntutan rakyat.
Sebagai informasi, 17+8 Tuntutan Rakyat dirumuskan setelah kehebohan demo terhadap DPR pada akhir Agustus lalu.
Tuntutan tersebut juga memiliki batas waktu atau deadline. Sebanyak 17 tuntutan diharapkan dituntaskan oleh DPR, pemerintah, kepolisian, dan TNI pada 5 September 2025.
Delapan tuntutan lain yang mencakup penyusunan UU mempunyai deadline pada 31 Agustus 2026.
"Tadi malam, Jerome, Salsa, Fathia, Abigail, Andovi, dan Utami berdiskusi melalui WhatsApp selama 3 jam untuk merumuskan Tuntutan Rakyat 17+8 dan siap diedarkan. Tidak ada pertemuan dan menginap lama di Fairmont Jakarta seperti yang dilakukan anggota DPR," puji akun @christasyd.
"Semalam kakak2 Jerome, Salsa, Fathia, Abigail, Andovi, dan Utami langsung brainstorm via WA call selama 3 jam dan langsung berbuah 17+8 Tuntutan Rakyat yang siap disebarluaskan! Nggak ada tuh mesti Meeting dan Nginap di Fairmount dulu berhari-hari, Shame on You DPR RI," ungkap @joey_ardiva.
Tujuh tokoh publik yang ikut menyusun Tuntutan Rakyat tersebut adalah Jerome Polin (YouTuber, konten kreator Matematika), Andovi da Lopez (aktor, komedian), Salsa Erwina Hutagalung (konten kreator, aktivis), Abigail Limuria (co-founder What Is Up Indonesia?), Fathia Izati Malaka (musisi, aktivis sosial), Andhyta F Utami (ekonom lingkungan), dan Cheril Marella (jurnalis).
Poin teratas pada tuntutan adalah publik meminta pemerintah membentuk Tim Investigasi Independen atas kasus Affan Kurniawan serta korban kekerasan HAM selama demonstrasi 28-30 Agustus 2025.
Publik juga meminta agar pemerintah membebaskan semua demonstran yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. Berikut isi '17+8 Tuntutan Rakyat':
Baca Juga: Sherina Munaf Selamatkan Kucing Milik Uya Kuya, Ungkap Kondisinya Memprihatinkan
Tuntutan dalam Seminggu (deadline 5 September 2025)
- Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
- Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
- Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
- Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
- Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan dalam 1 Tahun (deadline: 31 Agustus 2026)
- Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran.
- Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif.
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, Penguatan Independensi KPK, dan Penguatan UU Tipikor.
- Reformasi Kepolisian agar Profesional dan Humanis.
- TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen.
- Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan.
Deretan tokoh publik yang menyusun '17+8 Tuntutan Rakyat' mendapat beragam komentar dari netizen.
"Kinerja mereka di WA call dalam semalam melebihi kinerja 580 orang anggota DPR dalam 5 tahun di hotel bintang 5," cuit @ap**he**nism.
"Ternyata nggak selama itu merumuskan ide kalau dipimpin oleh orang-orang yang pintar dan kritis. Bukti nyata sebegitu nggak kompetennya pejabat 580 orang itu. Mungkin terlalu banyak kepala = banyak kepentingan. Kabinet gemuk nggak efektif," balas @h**ur*xday.
