- Skor keamanan siber Indonesia 2025 menurut NCSI turun signifikan menjadi 47,50, menempatkan di peringkat 84 dunia.
- Pakar siber menyarankan laporan NCSI dijadikan bahan refleksi, namun tidak boleh diterima sepenuhnya karena metodologi dipertanyakan.
- Perbandingan dengan negara ASEAN dinilai kurang komprehensif sebab Thailand dan Vietnam tidak termasuk dalam penilaian NCSI.
Suara.com - Laporan terbaru National Cyber Security Index (NCSI) menunjukkan penurunan signifikan skor keamanan siber Indonesia sepanjang 2025.
Dalam laporan tersebut, skor Indonesia merosot dari 66,88 pada 2024 menjadi 47,50 di 2025, atau turun 19,38 poin.
Penurunan drastis ini membuat posisi Indonesia terperosok ke peringkat 84 dunia, berada di bawah negara-negara tetangga seperti Filipina, Singapura, dan Malaysia.
Sementara Indonesia mengalami kemunduran, Malaysia justru mencatatkan tren positif.
Negeri jiran itu berhasil meningkatkan skor keamanan sibernya dari 69,50 menjadi 72,5 pada periode yang sama.
Namun demikian, validitas laporan NCSI tak luput dari kritik.
Salah satu catatan penting adalah tidak tercantumnya Thailand dan Vietnam dalam daftar penilaian negara ASEAN, sehingga perbandingan regional dinilai belum sepenuhnya komprehensif.
Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengingatkan publik agar tidak menelan data tersebut secara mentah-mentah.
“Kita jangan mudah ditakut-takuti oleh sesuatu yang tidak berdasarkan data yang benar-benar terukur dan andal,” ujar Alfons dalam keterangan resminya, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga: Waspada! Penipuan Baru Manfaatkan Fitur Team Invitation OpenAI, Data Pribadi Terancam Dicuri
Meski begitu, Alfons menilai laporan NCSI tetap dapat dijadikan bahan refleksi nasional, meskipun bukan sebagai rujukan utama.
“Data NCSI sebaiknya dijadikan cambuk untuk memperbaiki diri, tapi jangan ditelan mentah-mentah,” tegasnya.
“Jadikan cambuk, ya boleh-boleh saja,” imbuh Alfons.
Ia menjelaskan, NCSI bukanlah lembaga top tier dalam pengukuran kesiapan siber negara.
Selain itu, NCSI merupakan produk dari E-Governance Academy (EGA), sebuah lembaga non-profit yang juga menyediakan layanan konsultasi berbayar.
“Indeks keamanan siber Indonesia memang masih lemah dan perlu banyak perbaikan, tapi kita tidak bisa langsung percaya sepenuhnya pada lembaga asing tanpa melihat latar belakang dan metodologinya,” jelas Alfons.
