- Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan tiga perusahaan telekomunikasi sebagai pemenang seleksi pita frekuensi radio tahun 2026.
- Pemerintah menargetkan kecepatan internet seluler mencapai 100 Mbps pada 2029 melalui perluasan layanan telekomunikasi.
- Pengelolaan spektrum frekuensi ini memproyeksikan total penerimaan negara bukan pajak hingga Rp29,9 triliun.
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengumumkan pemenang seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz tahun 2026.
Langkah strategis ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan bahan bakar utama bagi mesin transformasi digital nasional. Tiga raksasa telekomunikasi, yakni PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), dan PT Indosat Tbk, keluar sebagai pemenang yang akan memegang mandat besar bagi masa depan internet Indonesia.
Sinergi Low-Band dan Mid-Band: Senjata Menuju 100 Mbps
Penggunaan kombinasi dua pita frekuensi ini adalah lompatan inovasi infrastruktur. Pita 700 MHz (low-band) dikenal memiliki daya tembus luar biasa terhadap penghalang fisik seperti bangunan gedung dan mampu menjangkau wilayah rural dengan sangat luas.
Sementara itu, pita 2,6 GHz (mid-band) akan menjadi tulang punggung kapasitas yang menopang keandalan layanan 5G.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa hasil lelang ini harus berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
"Komdigi memastikan bahwa lelang frekuensi ini memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat. Ujungnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat di level akar rumput," tegas Meutya Hafid dalam keterangan resminya, Rabu (22/7/2026).
Dengan tambahan spektrum ini, pemerintah mematok target ambisius, yakni kecepatan rata-rata mobile broadband Indonesia diproyeksikan melompat drastis hingga 100 Mbps pada tahun 2029.
Mandat Inovasi: 538 Desa dan Dominasi 5G
Pemenang seleksi tidak hanya mendapatkan hak frekuensi, tetapi juga memikul tanggung jawab teknologi. Mereka diwajibkan menghadirkan layanan 4G berkualitas di 538 desa yang selama ini terisolasi secara digital.
Tak hanya itu, dalam lima tahun ke depan, para operator ini harus mampu memenuhi cakupan layanan 5G minimal 51 persen dari populasi nasional.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi program-program strategis nasional, seperti digitalisasi 1.000 sekolah, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, hingga pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih melalui teknologi digital.
"Kehadiran konektivitas tersebut akan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan digital, dan peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau," tambah Meutya.
Dampak Ekonomi: PNBP Rp29,9 Triliun
Secara makro, pengelolaan spektrum yang transparan ini memberikan suntikan ekonomi yang signifikan bagi negara. Pada tahap awal, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan mencapai Rp6 triliun, dengan total potensi kontribusi terhadap kas negara mencapai Rp29,9 triliun dalam jangka waktu sepuluh tahun.
Namun, inovasi tidak berhenti di sini. Setelah menuntaskan lelang frekuensi 1,4 GHz di akhir 2025 dan 700 MHz/2,6 GHz di tahun ini, Komdigi sudah bersiap melakukan optimasi pada pita 900 MHz.

Dengan ketersediaan frekuensi yang lebih melimpah, Indonesia kini memiliki infrastruktur dasar untuk bersaing di kancah global.
Spektrum frekuensi bukan lagi sekadar komoditas, melainkan fondasi bagi kedaulatan digital yang memungkinkan setiap warga negara, dari Sumatera hingga Papua, memiliki peluang yang sama untuk berinovasi di era teknologi.