REGIONAL:
- Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan PP Tunas selama enam bulan di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026.
- Meta telah memblokir ratusan ribu akun anak dan mengalihkan jutaan akun, namun belum melaporkan penindakan di Threads.
- Pemerintah meminta Meta segera menyampaikan laporan Threads serta meningkatkan keamanan fitur dan edukasi orang tua tanpa menunggu Maret 2027.
Suara.com - Penerapan PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital telah berjalan selama enam bulan.
Namun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menunggu laporan Meta terkait penindakan akun pengguna di bawah usia 16 tahun di platform Threads.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengatakan, dalam evaluasi penerapan aturan tersebut, pemerintah telah menerima laporan terbaru dari Meta mengenai langkah perlindungan anak di Instagram dan Facebook.
Meta melaporkan telah memblokir sekitar 85 ribu akun Instagram dan 99 ribu akun Facebook yang digunakan oleh pengguna di bawah usia 16 tahun.
Selain itu, Meta juga mengalihkan sekitar 22,5 juta akun anak ke Teen Account. Namun, laporan serupa untuk Threads belum diterima Komdigi.
“Kembali kepada Meta tadi, kami juga ingin menyampaikan bahwa ada satu yang memang sampai sekarang belum melaporkan mengenai langkah-langkah terhadap penonaktifan akun yaitu akun Threads,” ujar Meutya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Komdigi Tagih Komitmen Meta
Meutya mengatakan, hingga evaluasi enam bulan pelaksanaan PP Tunas, belum ada laporan mengenai jumlah akun anak di Threads yang ditindak maupun langkah lain yang telah dilakukan platform tersebut.
Karena itu, Komdigi meminta Meta segera menyampaikan laporan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap kewajiban perlindungan anak.
“Untuk penonaktifan akun anak dari Threads belum ada laporan mengenai angka penindakan terhadap akun anak ataupun laporan apapun yang diberikan kepada Komdigi,” kata Meutya.
“Karena itu kami meminta Meta untuk segera menunjukkan komitmen pemenuhan kewajiban terkhusus mengenai platform Threads,” lanjutnya.
Bagi pemerintah, laporan mengenai jumlah akun yang dinonaktifkan menjadi salah satu bagian dari evaluasi. Namun, penerapan PP Tunas tidak hanya mengatur soal pemutusan akses terhadap akun anak.
Komdigi juga melihat apakah platform telah melakukan perubahan pada fitur yang berpotensi menimbulkan risiko bagi pengguna anak.
Bukan Cuma Blokir Akun
Meutya menegaskan, pemerintah tidak hanya menghitung jumlah akun yang telah diputus aksesnya. Perubahan fitur agar lebih aman bagi anak justru menjadi salah satu perhatian utama.
TERPOPULER