Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memandang usulan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung merupakan hal yang memungkinkan. Sebab upaya mengubah nomenklatur di DPR itu dilakukan melalui revisi undang-undang alias RUU.
Airlangga mengatakan revisi aturan tersebut diusulkan oleh DPR ke pemerintah.
"Kalau usulan perubahan undang-undang ya mungkin," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Sementara itu, ditanya terkait sikap partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM), Airlangga tidak menjawab. Ia hanya menegaskan bahwa semua fraksi di Senayan sudah menyapakati revisi undang-undang tersebut menjadi inisiatif DPR.
"Kalau ini kan sudah persetujuan semua fraksi di DPR. Sudah ada persetujuan di seluruh fraksi di DPR," ujarnya.
Sebelumnya, DPR RI lewat Badan Legislasi (Baleg) mengambil keputusan agar draf Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.
Video Editor: Rahadyan Adi
