Infografis
- Pemerintah akan mengambil alih 12 persen saham Freeport.
- Kepastian penambahan saham pemerintah di Freeport menjadi 63 persen akan diumumkan usai perpanjangan kontrak disahkan.
- Freeport membantah negosiasi divestasi saham sudah final.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa penambahan kepemilikan saham pemerintah sebesar 12 persen di PT Freeport Indonesia sudah bersifat final.
Kesepakatan awal terkait hal itu sudah diparaf oleh kedua belah pihak. Namun, ketika ditanya apakan penambahan saham itu diberikan secara gratis atau tidak, Bahlil menyebut akan mengumumkannya setelah perpanjangan kontrak rampung
"Setelah saya melakukan perpanjangan kontrak, baru saya umumkan. Tetapi untuk urusan penambahan saham, itu sudah dalam diskusi, sudah ada paraf kesepakatan," kata Bahlil kepada wartawan di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Bahlil menjelaskan bahwa penambahan saham tidak bisa berdiri sendiri dan harus menjadi satu kesatuan dalam dokumen perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang kini sedang dalam proses.
"Tetapi itu kan semua harus tertuang dalam kontrak. Nah kontrak perpanjangannya lagi dalam proses," jelasnya.
Bahlil juga menambahkan proses finalisasi kontrak itu melibatkan diskusi pemerintah provinsi Papua, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif.
"Saya kan harus libatkan diskusi dengan pemerintah Provinsi Papua. Jadi saya harus bicarakan," ujarnya.
Lebih lanjut, Bahlil juga mengamini bahwa perpanjangan kontrak Freeport sampai dengan 2061.
"Rancangannya akan ke sana. Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang langsung berbasis smelter kan sampai dengan cadangan selesai," ujarnya.
Sebelumnya pada pekan ini Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani juga memastikan proses negosiasi pelepasan atau divestasi 12 persen saham Freeport-McMoRan untuk Indonesia sudah memasuki tahap finalisasi detail.
Negosiasi saham tambahan untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) tersebut telah mencapai kesepakatan prinsip. Hal ini memperbesar porsi kepemilikan Indonesia dari 51 persen menjadi 63 persen.
"Ini kan sedang proses, tapi semua kesepakatannya sudah kita setuju, yang kita negosiasikan, terus kita sudah boleh dibilang sudah semuanya selesai ya. Dan sekarang ya tinggal melihat draft dari detailnya saja. Tapi kesempatan prinsipnya itu sudah tercapai," kata Rosan dalam Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Dengan tambahan kepemilikan tersebut, Rosan memastikan aspek operasional PTFI tetap memenuhi standar keselamatan dan praktik pertambangan kelas dunia.
“Kita juga akan lebih memastikan lagi, dari segi keselamatan dan world class mining-nya juga terus terjaga,” lanjutnya.
Meski demikian, pihak Freeport menyebut pembahasan divestasi masih berlangsung. Direktur Utama PTFI Tony Wenas menyampaikan bahwa keputusan resmi belum diambil karena dokumen final belum ditandatangani.
