"Padahal, suatu informasi bisa saja salah atau memang sengaja dibuat salah, atau dibuat sesuai fakta tetapi dimaksudkan untuk merugikan atau menyudutkan sesorang, kelompok, organisasi atau bahkan negara," papar Enjang.
Sehingga kata dia, secara umum masyarakat sering mendapatkan informasi yang tak benar dari media sosial.
Lebih parah lagi dan membahayakan adalah ada informasi yang mengandung unsur kepalsuan (false) dan merugikan (harmful), atau setidaknya ada semacam kekacauan informasi (information disorder) yang terdapat di dalamnya.
Dia melihat fenomena itu justru bukan hanya terjadi di ranah politik, akan tetapi sudah masuk ranah kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan beragama.
Hasil kajian Setara Institute, kata dia, Jawa Timur disebut sebagai provinsi dengan tingkat pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berbudaya (KBB) paling banyak.
"Gelar itu" menggeser posisi Jawa Barat yang seringkali disebut sebagai provinsi yang intoleran.
"Menariknya, data tersebut menunjukkan bahwa salah satu kasus yang paling banyak muncul adalah penolakan atas ceramah keagamaan (Islam) yang dilakukan oleh beberapa ustadz oleh kelompok-kelompok Islam tertentu."
"Penolakan ini terutama terjadi ketika ada penceramah-penceramah yang dianggap mengancam tradisi lokal atau praktik keagamaan tertentu yang biasa dijalankan oleh kelompok masyarakat muslim setempat," ujarnya.
Data tersebut memperlihatkan bahwa polarisasi di internal umat Islam sendiri masih terjadi, dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga kelompok keagamaan lainnya.
Bahkan di media sosial pertentangan tersebut terlihat lebih sengit, yaitu adanya kontestasi otoritas keagamaan tradisional yang sudah mapan dengan otoritas-otoritas keagamaan baru.
Banyak kolom komentar pada ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz tertentu berisisi pertengkaran antara para pengikut yang berbeda pemahaman keagamaan.
Ironisnya, percekcokan seperti ini bukan hanya diikuti masyarakat umum, terkadang terjadi juga pada kelompok terpelajar, bahkan peneliti pun terlibat.
"Pada satu sisi, khususnya pada skala mikro kita bisa mengatakan bahwa konflik dan gesekan seperti itu wajar terjadi dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial."
"Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa jadi mengindikasikan tidak berjalannya institusi sosial yang ada di level masyarakat yang di antaranya dihidupkan oleh proses komunikasi yang berkesinambungan."
"Selain itu, pada spektrum lebih luas, kita juga perlu melihat secara seksama tentang kemungkinan adanya structural problem yang turut mempengaruhi munculnya masalah tersebut," paparnya.
