SuaraBandungBarat.id - Ramai diperbincangkan, dugaan bocornya data kependudukan, KPU, para pejabat menteri hingga istana kepresidenan oleh hacker Bjorka.
Komisi Pemilihan Umum KPU berjanji akan terus memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah kebocoran data penting terkait pemilihan umum (pemilu).
"Jadi, semua aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu kami akan upgrade teknologinya, termasuk juga keamanan," ujar Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Idham mengatakan KPU mengapresiasi soal perhatian keamanan data yang disampaikan Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat.
Hal itu, menurut dia, merupakan wujud dari perhatian tinggi terhadap keamanan data, khususnya berkaitan dengan pemilu.
"Dan tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu sudah kami antisipasi, karena dalam perkembangan teknologi informasi, potensi-potensi terganggunya keamanan sistem dari sebuah sistem informasi itu harus diantisipasi. Pendekatannya bukan pendekatan reaktif, tapi pendekatan mitigatif," jelasnya.
Diketahui, KPU RI memastikan laman resmi dan aplikasi elektronik milik institusi tersebut aman dari kebocoran data siber.
"Ini kan pertanyaannya apakah website dan aplikasi KPU bocor atau tidak? Ya kami pastikan aman," jelas Idham.
KPU juga telah menggelar rapat dengan Gugus Tugas Keamanan Siber Aplikasi KPU terkait keamanan siber dan data elektronik milik lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
"Dalam rapat tersebut, tidak ada yang menyatakan temuan bahwa website ataupun aplikasi KPU mengalami kebocoran data. Terkait dalam proses pendaftaran partai politik, ini aplikasi Sipol dalam kondisi aman," ucapnya.
Selanjutnya, terkait data pemilih, Idham mengatakan data tersebut saat ini sedang dalam tahap pemutakhiran dan telah tersebar di berbagai daerah.
Guna memastikan keamanan data tersebut, KPU telah meminta jajarannya di daerah untuk cermat dan mengutamakan keamanan dalam berbagai proses tahapan pemilu.
Sumber: suara.com
