Pertamax Berpotensi Tembus Rp20 Ribu! Pemerintah Harus Siapkan Mitigasi Sebelum Terlambat

Suara.com - Harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex berpotensi menembus Rp20 ribu per liter jika harga minyak mentah dunia terus melonjak.

Pemerintah dan Pertamina diminta menyiapkan langkah antisipasi agar tekanan harga global tidak berujung pada beban baru bagi masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dewi Juliani mengatakan kenaikan harga minyak dunia hingga menembus level di atas US$100 per barel perlu diantisipasi sejak awal.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga memproyeksikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex dapat berada di kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter apabila tren kenaikan harga minyak global berlanjut.

Dewi mengingatkan, kenaikan harga BBM berpotensi merembet ke berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi dan logistik, produksi industri, hingga harga kebutuhan pokok.

“Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” ujar Dewi dikutip, Selasa (15/9/2026).

Menurut Dewi, pemerintah memang tidak dapat mengendalikan konflik geopolitik maupun harga minyak dunia. Namun, dampaknya di dalam negeri tetap bisa dikelola agar tidak seluruhnya diteruskan kepada konsumen.

Ia meminta pemerintah tidak menunggu hingga harga minyak dunia bertahan tinggi sebelum mengambil langkah mitigasi.

Sejumlah langkah yang dinilai penting antara lain menjaga stabilitas pasokan energi, meningkatkan efisiensi operasional Pertamina, memperbaiki tata kelola distribusi BBM, serta memastikan kebijakan harga dilakukan secara transparan.

Dewi juga mendorong pengawasan diperketat dari sisi pengadaan, distribusi, ketersediaan stok hingga pembentukan harga BBM di tingkat konsumen.

“Kita harus memastikan setiap kebijakan harga benar-benar didasarkan pada kondisi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Distribusinya harus tepat, stoknya harus terjaga, dan struktur biayanya juga harus transparan,” ujarnya.

Menurutnya, Pertamina juga perlu mencari ruang efisiensi agar tekanan kenaikan harga minyak mentah tidak sepenuhnya dialihkan kepada konsumen.

“Ketahanan energi nasional harus tetap berjalan, tetapi keterjangkauan harga juga harus menjadi prioritas,” imbuhnya.

Dewi menegaskan kebijakan energi harus menjaga tiga kepentingan sekaligus, yakni ketahanan energi nasional, keberlanjutan operasional Pertamina, dan daya beli masyarakat.

Ia juga memastikan Komisi VI DPR akan terus mengawasi kebijakan Pertamina agar setiap penyesuaian harga BBM dilakukan secara terukur dan tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak.