Cegah Konflik pada Pemilu 2024, Ini yang Dilakukan Bakesbangpol Bandung Barat

SuaraBandungBarat.id- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bandung Barat bakal melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait kondusifitas palaksanaan pemilu 2024 mendatang di wilayahnya.

Kepala Bakesbangpol KBB, Apung Hadiat Purwoko menjelaskan, pihaknya bakal menemui sejumlah pihak di Kabupaten Bandung Barat baik tokoh lintas agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh sosial dan budaya.

“Nanti kita akan silaturahmi door to door supaya menyamakan sudut pandang dan alur pikir dalam frekuensi yang sama agar semua paham apa itu Pemilu. Pemilu itu adalah pesta demokrasi dan memilih pemimpin yang baik menurut masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan pemetaan terkait potensi permasalahan yang terjadi pada pemilu 2024 mendatang dengan berkaca pada pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan lima tahun sebelumnya.

“Terkait masalah Pemilu ini kita bisa mengambil potret lima tahun ke belakang, ini bisa melihat ke sana. Oleh karenanya, kita sudah lakukan pemetaan untuk bisa memantau aktor-aktor politik yang bisa memantik adanya permasalahan dalam Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya bakal melakukan pendekatan dengan sejumlah tokoh yang berperan sebagai aktor penggerak masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Dengan begitu, kondusifitas pelaksanaan pemilu 2024 mendatang dapat terjaga.

“Kita sudah pahami akan hal itu dan tinggal kita mendekati para tokoh yang menggerakan masyakatnya. Karena, masyarakat itu bagaikan organisasi bebek, ngawekwek we bagaimana koordinatornya. Jadi, ini tujuan kita bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat itu,” katanya.

Ia menyebut, sejauh ini potensi konflik dalam pemilu di Kabupaten Bandung Barat lebih besar di wilayah perkotaan lantaran lebih heterogen dengan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda.

“Kalau daerah yang berpotensi konflik itu adalah daerah-daerah yang heterogen, sperti daerah perkotaan. Misalnya saja Padalarang, Ngamprah,” katanya.

“Sedangkan untuk masyarakat di pedesaaan itu kan masyarakatnya cenderung homogen karena mereka masih tunduk kepada para tokoh. Oleh karenanya, kerawanan konflik itu cenderung terjadi di perkotaan karena kondisi masyarakatnya yang beragam,” tandasnya. (*)