Suara.com - Ekonom Universitas Widya Mandira Kupang Nusa Tenggara Timur, Dr Thomas Ola Langoday mengatakan utang luar negeri Indonesia akan semakin membengkak jika pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Saat ini subsidi untuk sektor energi mencapai Rp330 triliun. Angka itu sangat memberatkan anggaran yang defisit dan untuk menutupnya harus dengan utang," kata Thomas di Kupang, Rabu, (12/12/2014).
Ia menyebutkan Indonesia harus membayar Rp400 triliun untuk membayar utang yang dilakukan sebelumnya.
Bukan cuma itu, menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandira itu, angka subsidi BBM itu lebih besar daripada subsidi kesehatan dan infrastruktur.
"Setiap tahun negara harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk subsidi BBM, dan lebih sedikit untuk untuk kesehatan dan untuk infrastruktur. Padahal subsidi yang sangat penting seharusnya untuk kesehatan dan infrastruktur," katanya.
Karena itu, katanya tidak ada pilihan lain, kecuali harga BBM dinaikkan dengan besaran yang terlebih dahulu mempertimbangkan banyak aspek, terutama aspek kemampuan dan daya beli masyarakat, ketika kebijakan itu diberlakukan.
Menurut dia, fakta juga menunjukkan bahwa sekitar 70 persen lebih yang menikmati subsidi tersebut kelas menengah atas, karena tidak ketatnya pengawasan, dan mental pelaksana program kompensasi BBM itu belum direvolusi.
Riset terkini perusahaan riset dan penyedia informasi mengenai konsumen, Nielsen, menyebutkan pada kuartal ketiga 2014 ini, perhatian masyarakat yang pertama itu soal kenaikan harga BBM, baru kemudian ekonomi dan politik. Tapi fokus utama konsumen yaitu harga BBM.
Berdasarkan hasil survei, katanya pada kuartal kedua 2014, sekitar 34 persen masyarakat menyatakan kekhawatiran utama mereka adalah keadaan ekonomi. Namun, pada kuartal selanjutnya, sebanyak 28 persen masyarakat mengaku kenaikan harga BBM adalah kekhawatiran terbesar mereka. (Antara)
TERPOPULER
