PAN: Pemerintah Tak Hitung Dampak Kenaikan BBM

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Teguh Juwarno menyebut dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dihitung dengan baik.

Menurutnya, tidak ada jaring pengamanan sosial untuk melindungi rakyat miskin akibat kenaikan harga dari dinaikannya harga BBM.

"Tidak disiapkan jaring pengaman sosial utk melindungi rakyat miskin dari tekanan inflasi harga-harga yang diperkirakan menurut Bank Indonesia kan mencapai 2,6 persen," tutur Teguh saat dihubungi, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Menurutnya, kartu sakti Presiden Jokowi juga tidak bisa diandalkan dengan baik. Sebab, dua kartu sakti Presiden Jokowi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih carut-marut.
"KIP dan KIS yang dijanjikan pelaksanaan carut marut dan belum pernah dibahas bersama parlemen," tegasnya.

Selain itu, kenaikan harga BBM yang dilakukan Presiden Jokowi ini juga merupakan pertama kali dalam sejarah. Sebab, harga minyak dunia saat ini mengalami penurunan.

"Baru pertama kali dalam sejarah, harga BBM ditanah air dinaikkan justru ditengah harga minyak Dunia sedang turun," kata Sekretaris Fraksi PAN ini.