Menteri PPN: Bangun Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago mengatakan, gencarnya pembangunan di berbagai sektor prioritas, seperti pangan, energi, maritim, dan industri harus dibarengi dengan upaya pemerataan agar tingkat ketimpangan ekonomi tidak semakin tinggi.

Andrinof mengatakan, dengan pertimbangan untuk pemerataan tersebut, pemerintah menyusun sasaran prioritas pembangunan berdasarkan kewilayahan, dan dampak sosial, selain prioritas berdasarkan sektoral.

"Secara kewilayahan kita memiliki sasaran untuk membangun desa, kawasan perbatasan, dan Indonesia Timur," kata dia.

Menurut data Bappenas, tingkat ketimpangan pendapatan (gini ratio) di Pulau Kalimantan hingga 2013 masih mencatatkan tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Misalnya, di Kalimantan Barat, tingkat ketimpangan tercatat 0,40 persen. Adapun, tingkat ketimpangan nasional adalah 0,43 persen.

Sedangkan, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, Pulau Kalimantan hanya 8,7 persen pada 2013, di bawah Sumatera 23 persen, dan Jawa 55 persen.

Andrinof mengatakan, dalam kerangka pemerataan pembangunan itu, arah pembangunan pedesaan akan diarahkan dengan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.

Hal tersebut disertai dengan pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia, penguatan pemerintahan, sehingga dapat mengembangkan ekonomi kawasan pedesaan.

Namun, pengembangan ekonomi desa itu, ujar Andrinof, tetap disertai dengan pengelolaan alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

"Kemudian, pemenuhan standar pelayanan monimum sesuai dengan kondisi geografis desa," tutur dia.

Sedangkan, pengembangan kawasan perbatasan, kata Andrinof akan ditekankan dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan batas negara.

"Untuk daerah tertinggal, arah kebijakan adalah pengembangan perekonomian masyarakat lokal, peningkatan aksesbilitas daerah, dan pembangunan 'Technopark'," ucapnya.
Arah kebijakan pemerintah juga akan mengerucut pada pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Bebeberapa caranya, kata Andrinof, adalah percepatan industrialisasi dan hilirisasi pengolahan barang bernilai tambah, teruatama sektor manufaktur, pangan, maritim, dan parawisata. (Antara)