Suara.com - Wacana pemerintahan Jokowi untuk membangun 10 juta unit rumah sampai tahun 2019 perlu diapresiasi. Namun, rencana besar itu harus membumi dan jangan terlalu bermimpi tanpa dasar pondasi yang kuat dalam sistem perumahan rakyat kita.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranhanda mengatakan, pada zaman orde baru seharusnya konsep perumahan rakyat lebih maju dari sekarang dengan telah dipikirkannya pilar-pilar perumahan rakyat dan jelas road mapnya.
“Saat ini malah tidak jelas road map perumahan nasional karena kebijakan yang diambil tambal sulam. Bank BTN yang ditunjuk sebagai bank yang fokus perumahan dan dibentuknya Perumnas dulu merupakan dasar yang kuat bagi perumahan. Namun lucunya sekarang visi Perumnas malah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dituntut profit sebagai bagian dari BUMN. Dan Bank BTN selalu diganggu dengan isu akuisisi. Konsep lingkungan siap bangun dan kavling siap bangun sudah dipikirkan sebagai model perumahan nasional. Ironisnya sekarang perumahan nasional malah berjalan mundur,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/12/2014).
Terkait target pemerintah membangun 10 juta unit, Ali mengatakan, janji itu perlu dipertanyakan. Karena saat ini tidak ada bank tanah dan tata ruang di masing-masing pemda yang belum jelas untuk perumahan. Selain itu, berdasarkan historikal di Indonesia setiap tahunnya hanya bisa memasok 100 -150 ribu unit rumah dan itu pun bukan pemerintah yang bangun melainkan swasta.
“Dan bila kita melihat negara Singapura dengan Housing Development Boardnya telah membangun 1 jutaan unit flat mulai tahun 1960an dan sejak tahun 2000an Singapura telah berhasil membuat 85% rakyatnya memiliki hunian. Jadi pertanyaannya bagaimana pemerintah dapat merealisasikan rencana tersebut. Indonesia Property Watch berharap pemerintah dapat bergerak cepat dengan program kerja yang nyata,” ungkapnya.
TERPOPULER
