Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, hingga saat ini, masalah pembebasan lahan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mewacanakan pembentukan bank tanah (land bank) di Indonesia.
Bambang mengatakan, pembentukan land bank perlu dilakukan segera untuk meningkatkan kedaulatan pemerintah dan menjamin pembangunan proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Karena kalau pemerintah tidak punya kedaulatan di republik ini, maka segala proyek ini tidak akan pernah bisa jalan,” Bambang seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Jumat (13/2/2015).
Dengan adanya land bank, lanjut Bambang, nantinya lembaga inilah yang akan melakukan pembelian tanah sebelum proyek pembangunan infrastruktur dimulai.
Saat ini, pemerintah terus melakukan pembahasan pembentukan land bank dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Ide dari BLU (land bank) ini adalah ketika sudah mendapat indikasi daerah-daerah ini (untuk pembangunan infrastruktur), maka BLU itu yang akan melakukan pembelian (tanah) terlebih dahulu, kemudian, ketika akhirnya proyek ini jadi akan direalisasikan, maka pihak yang menjalankan proyek, apakah kementerian, apakah investor, tinggal membeli dari BLU tersebut,” ujarnya.
Menurut Menkeu, jika pembebasan tanah baru dilakukan setelah proyek diluncurkan, hal tersebut dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan proyek sendiri.
“(Kalau) launching proyeknya, lakukan lelang, baru pengadaan tanah, saya yakin proyek ini tidak akan jadi, karena saya yakin harga tanah ini begitu bocor akan naik luar biasa, sehingga akhirnya malah menyulitkan dari land acquisition itu sendiri,” jelasnya.
