Menaker: DKI Model Penanganan Ketenagakerjaan

Suara.com -  DKI Jakarta akan dijadikan sebagai model acuan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan seperti penerapan upah, pelatihan kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh.

"Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadikan DKI Jakarta sebagai 'role model' yang patut ditiru oleh provinsi-provinsi lainnya dalam penanganan isu-isu ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (23/2/2015).

Menaker mengungkapkan beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur DKI itu adalah pelayanan ketenagakerjaan dalam satu atap dengan cara menyinergikan kerja sama antara Kemnaker dengan Pemda DKI.

Sedangkan hal lain yang dibahas adalah pelatihan kerja untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan berlaku pada bulan Desember mendatang.

"Kita ingin mendorong dilakukannya percepatan kompetensi dan sekaligus sertifikasi profesi. Terkait dengan ini secara keseluruhan, kita semestinya bisa melakukan pelatihan kerja dengan jumlah dan kualitas yang lebih banyak sekitar 500 ribu atau satu juta orang per tahun," kata Hanif.

Kemnaker akan menjajaki gagasan kerja sama pelatihan kerja dengan Pemda DKI yakni pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah.

"Pak Ahok sudah mengembangkan inisiatif baru termasuk membebaskan segala persyaratan pendidikan formal itu dari pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK)," kata Hanif.

Selama ini kebijakan yang berlaku di berbagai daerah adalah ada persyaratan pendidikan minimal bila ingin masuk BLK.

"Ini kan menjadi soal karena akhirnya mereka-mereka yang berada di usia produktif tapi nganggur malah tidak mendapatkan pelatihan kerja," kata Hanif.

Menaker juga membahas mengenai upaya menekan biaya pengeluaran buruh dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

"Intinya Pemda DKI siap untuk dijadikan 'role model' bagi penanganan isu-isu ketenagakerjaan mulai dari soal upah, pelatihan, peningkatan kesejahteraan buruh dan sebagainya. Ide-ide yang muncul ini terus kita matangkan," kata Hanif.

Kemnaker masih akan melakukan kajian dan diskusi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan APINDO untuk mengakomodasi aspirasi seluruh pihak terkait.

Menaker menyebut hal itu karena pemerintah berkepentingan membuat buruh sejahtera tetapi juga berkepentingan memastikan industri nasional secara keseluruhan bisa siap berkompetisi pada MEA 2015.

"Dua-duanya ini harus benar-benar kita siapkan dasar-dasar yang lebih kuat, hubungan industrial yang harmonis dan produktif," kata Hanif.

Gubernur DKI yang akrab dipanggil Ahok menambahkan dirinya siap menjalankan kerja sama dengan Kemnaker untuk dijadikan percontohan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan.

"Bagaimanapun kalau DKI melakukan yang lain bisa lebih cepat, termasuk kita ingin formula UMP itu lebih jelas jadi tidak perlu lagi demo-demo, survei KHL berapa, rumusnya gimana biar kita semua sama," kata Ahok.

Terkait BLK, Ahok mengatakan ingin memaksimalkan kapasitasnya sehingga banyak orang yang dilatih keterampilan, termasuk mereka yang tidak memiliki ijazah pendidikan formal.

"Saya juga sudah menandatangani pergub tentang persyaratan pelatihan di BLK, tidak disebutkan lagi usia maupun pendidikan. Untuk saat ini kita hanya mampu mencetak 5.000 sampai 6.000 orang per tahun," tambah Ahok.

Untuk semakin memudahkan pelatihan di tujuh BLK milik DKI, Ahok menyebut keinginan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di beberapa BLK sehingga konsepnya pelatihan terpadu.

"Tadi pak Menteri juga bicara bagaimana DKI menyiapkan rusun-rusun yang bisa disewa dengan harga yang murah oleh para buruh, rusun kami sekarang standarnya 5 kali 6 meter," kata Ahok. (Antara)