Hubungan Ekonomi Indonesia, Brasil dan Australia Tak Terganggu

Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan hubungan ekonomi, termasuk perdagangan antara Indonesia dengan Australia dan Brasil belum terganggu, meskipun ada penolakan permintaan pembatalan putusan hukuman mati terhadap warga dari dua negara itu.

"Itu mungkin masalah politik, tapi urusan perdagangan masih berjalan terus, kecuali kondisinya sudah parah sekali," katanya di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Sofyan mengatakan hingga saat ini belum ada tanda-tanda Pemerintah Indonesia akan memutus hubungan perdagangan dengan kedua negara tersebut, karena masalah yang ada merupakan perkara hukum dan politik, bukan ekonomi.

Ia menambahkan kondisi pasang surut dalam hubungan dengan negara lain selalu ada, namun akan lebih baik apabila Pemerintah Australia dan Brasil menghormati hukum di Indonesia, apalagi kasus itu menyangkut masalah narkotika dan bahan berbahaya (narkoba).

"Pasang surut dalam hubungan bernegara selalu ada, tapi hukum adalah hukum, kita melaksanakan putusan yang sudah 'inkracht', dan eksekusi itu untuk melindungi warga negara Indonesia. Ini urusannya dengan bandar narkoba," katanya.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi juga menilai protes keras yang dilayangkan Pemerintah Australia dan Brasil terkait putusan hukuman mati bagi warga negara mereka hanya akan bersifat sementara.

"Itu (protes keras) harus diterima sebagai kenyataan meski saya pikir tidak akan lama, nanti dingin lagi, biasa lagi hubungannya," kata Sofjan.

Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu juga berpendapat perseteruan antara Tanah Air dengan kedua negara pasti segera selesai, terutama dengan Australia, yang merupakan negara tetangga langsung Indonesia.

"Australia lebih dekat ke kita daripada Brasil, baik secara jarak maupun hubungan dagang. Tapi efek ekonominya saya lihat tidak terlalu besar, karena apa pun kita saling membutuhkan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Australia mendesak agar eksekusi mati terhadap dua warga negaranya dibatalkan. Bahkan, dalam permohonan pembatalan eksekusi itu, Perdana Menteri Tony Abbott mengaitkan bantuan Australia saat terjadi tsunami di Aceh.

Sementara di Brasil, protes dilakukan Presiden Dilma Rousseff dengan menolak surat mandat Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto. Padahal, saat itu Dubes Toto sudah berada di Istana Kepresidenan Brasil bersama sejumlah dubes lain yang akan bertugas. (Antara)