Suara.com - Indonesia Property Watch mengingatkan bahwa program infrastruktur ini harus sejalan dengan program sejuta rumah yang sedang digalakan pemerintah. Pasalnya, kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, kedua program tersebut bermuara pada kenaikan harga tanah di wilayah yang dilalui program infrastruktur.
“Dalam sebuah mekanisme pasar secara alamiah sebuah wilayah akan bergerak dengan peningkatan harga tanah yang signifikan bila di wilayah tersebut mengalami perubahan aspek aksesibilitas yang lebih baik,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Ali mencontohkan dibukanya akses transportasi kereta api saja akan dapat membuat pergerakan harga tanah. Apalagi bila sebuah wilayah dilalui dengan jalan tol, maka harga tanah yang ada akan meningkat minimum 30% bahkan dibeberapa lokasi wilayah dengan harga tanah yang sudah tinggi malah bisa mencapai 60%.
Hal ini akan membuat harga tanah disekitarnya ikut naik, pun tanah-tanah yang tadinya bisa dibangun rumah rakyat menjadi semakin tidak terjangkau.
Karenanya jangan sampai program infrastruktur berjalan sendiri tanpa memerhatikan hal kenaikan harga tanah yang akan terjadi nantinya.
Kata Ali, pemerintah harus tanggap untuk dapat ‘mengamankan’ tanah-tanah yang akan dikembangkan untuk rumah murah.
“Tanpa hal tersebut maka akan semakin sulit pemerintah untuk dapat merealisasikan program sejuta rumahnya karenanya masalah utamanya adalah ketersediaan tanah murah untuk membangun rumah rakyat. Karenanya yang menjadi masalah bukan keterbatasan lahan secara umum melainkan keterbatasan tanah murah yang semakin menyusut. Bila tanah menjadi semakin tinggi, masing-masing pemda pun akan kesulitan untuk dapat menjalankan pengadaan lahan untuk rakyatnya,” jelasnya.
TERPOPULER
