Suara.com - Presiden Joko Widodo tidak hanya ingin menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional, Presiden juga bercita-cita kabupaten yang berada di ujung Timur NKRI ini sebagai lumbung pangan nasional dan dunia.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi usai acara seremonial panen raya padi seluas 300 hektare di Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Minggu (10/5/2015).
Di hadapan ratusan petani, Presiden menjelaskan letak geografis Merauke sangat strategis karena berada di daerah datar. Merauke memiliki lahan kurang lebih 4,6 juta hektar yang berpotensi untuk dibuat persawahan, namun setelah jutaan lahan itu diindetifikasi, kata Presiden, sementara hanya 1,2 juta hektar yang bisa dikerjakan saat ini oleh pemerintah Kabupaten Merauke dan sisanya 3,4 juta hektar akan dikerjakan pemerintah pusat bersama pemerintah setempat yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun.
"Kita targetnya tiga tahun sudah harus menghasilkan 20 juta ton beras sekali panen. Dan dalam satu tahun ditargetkan tiga kali panen. Pengelolaan lahan ini akan melibatkan dua kementerian yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian PU," katanya.
Menurut Presiden, ia bersama rombongan datang jauh-jauh dari Jakarta ke Wapeko atau sekitar delapan jam naik pesawat karena ingin melihat secara langsung kondisi lapangan.
"Jadi, ketika saya membuat keputusan itu betul-betul atas keinginan rakyat, dan jangan sampai keliru," ujarnya.
Menurut Presiden, lahan pertanian milik rakyat seluas 1,2 juta hektar yang akan dikelola ini tentunya membutuhkan anggaran yang mencapai triliunan rupiah.
"Tapi nanti ada investor yang akan investasi di sini, kemudian juga ada dari BUMN yang datang membawa uang, traktor, benih dan pupuk," kata mantan Wali Kota Solo.
Presiden Jokowi juga menuturkan sistem pengolahan pertanian harus menggunakan mesin modern. Dan mesin modern pertama pengolahan pertanian akan diterapkan di Indonesia, yakni di Kampung Wapeko, Distrik Kurik Kabupaten Merauke.
"Yang paling penting dalam mengerjakan semua ini adalah sebuah kesungguhan sehingga target yang kita inginkan bisa tercapai," katanya.
Presiden mengatakan dalam pengelolaan lahan akan melibatkan seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan sistem bagi hasil 30:70 persen, yaitu 30 persen untuk pemilik lahan dan 70 persen petani.
Lebih jelas ketika Merauke didorong menjadi lumbung pangan nasional, maka Indonesia tidak perlu lagi menjadi importir beras, dan beras Merauke harus berkualitas ekspor.
"Kalau ini berhasil bukan saja jadi lumbung Indonesia, tapi ketergantungan pangan ada di Kabupaten Merauke," kata Presiden.
Ikut dalam panen raya, Ibu Iriana Joko Widodo, Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Bupati Merauke Romanus Mbaraka serta sejumlah menteri Kabinet Kerja. (Lidya Salmah)
TERPOPULER
