Suara.com - Pemerintah tengah membangun proyek infrastruktur. Pemerintah membuka peluang bagi investor swasta, terlebih swasta asing, untuk turut berperan.
Dari total dana investasi proyek infrastruktur yang senilai 400 miliar dolar AS, 60 persen akan diminta dari BUMN, swasta nasional, dan swasta asing. Artinya, sekitar 240 miliar dolar AS biaya infrastruktur akan diminta pemerintah dari swasta.
Meski demikian, para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia tidak yakin proyek-proyek infrastruktur pemerintah diminati swasta.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani mengatakan jika pemerintah melibatkan pengusaha swasta, dipastikan mereka enggan bergabung lantaran proyek tersebut dinilai tak terlalu menguntungkan.
“Harus diingat bahwa untuk pembangunan infrastruktur itu kan tugas dari pemerintah. Tetapi kalau pemerintah mau melibatkan asing, pemerintah jangan lupa kalau swasta itu kan perusahaan yang harus memikirkan untung dan ruginya. Kan enggak ada swasta yang mau rugi,” kata Rosan saat ditemui di kantornya, Kamis (4/6/2015).
Menurut Rosan proyek yang ditawarkan pemerintah kepada swasta tidak menguntungkan secara bisnis.
"Contohnya proyek pengadaan air di Indonesia. Kalau disesuaikan, investasi untuk air memang tidak masuk (bisnis). Memang harus ada subsidi dari pemerintah," katanya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, jika pemerintah ingin meningkatkan peran swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur, perlu ada skema khusus agar swasta tertarik untuk masuk dalam proyek infrastruktur tersebut.
Rosan mengaku sangat pesimistis dengan harapan pemerintah terhadap sokongan swasta dalam mendorong pembangunan proyek infrastruktur sebesar Rp1.700 triliun dalam lima tahun ke depan. Terlebih kondisi perekonomian Indonesia yang hingga kini masih dalam keadaan yang kurang baik.
"Proyek ini memang harus dilihat dari segala macam sisi. Dari segi pembiayaannya, aspek hukumnya, yang paling utama dari segi pembiayaannya. Itu yang jadi kendala," kata dia.
