Dorong Investasi, Pemerintah Perluas Penerima Tax Holiday

Laban Laisila

Jum'at, 24 Juli 2015 | 08:29 WIB
Dorong Investasi, Pemerintah  Perluas Penerima Tax Holiday
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com -  Pemerintah memastikan akan memperluas sektor industri yang berhak menerima insentif perpajakan tax holiday dari sebelumnya lima menjadi sembilan untuk mendorong pertumbuhan sektor investasi di Indonesia.

"Kita akan perluas cakupannya dari lima (sektor) menjadi sembilan," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam jumpa pers kebijakan mendorong investasi di Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Bambang menjelaskan, dalam aturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.011/2011 ada lima sektor yang bisa mendapatkan insentif tax holiday yaitu industri logam hulu, indsutri pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik, industri permesinan, dan industri peralatan komunikasi.

Dalam revisi aturan tersebut yang akan terbit akhir Juli atau awal Agustus 2015, pemerintah menambahkan empat sektor, antara lain industri pengolahan berbasis hasil pertanian, industri transportasi kelautan, industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan infrastruktur ekonomi selain menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

"Revisi aturan ini konsisten dengan visi pemerintah saat ini yang ingin mengembangkan sektor kemaritiman dan hilirisasi. Terutama pada sektor sawit, karet, coklat dan ikan yang masuk dalam industri pengolahan berbasis hasil pertanian," jelas Bambang lagi..

Dia menambahkan, sektor transportasi kelautan yang bisa mendapatkan insentif perpajakan ini, secara khusus adalah industri pembuatan kapal, bukan sekedar industri yang memiliki fungsi perawatan (maintanance) atau reparasi kapal.

Sementara, untuk Kawasan Ekonomi Khusus yang akan diberikan tax holiday adalah industri pengolahan atau sektor manufaktur yang merupakan industri utama, terutama bidang usaha yang merupakan fokus di masing-masing KEK tersebut.

Bentuk perubahan fasilitas yang direncanakan adalah pengurangan sebesar maksimal 100 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang dari sebelumnya 5 sampai 15 tahun menjadi paling lama 20 tahun.

Nilai investasi tetap sama seperti aturan terdahulu yaitu Rp1 triliun, namun khusus untuk industri permesinan dan peralatan komunikasi dengan nilai investasi minimal Rp500 miliar, dapat ikut mengajukan permohonan tax holiday. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Nunggak Pajak, Pemprov DKI Berencana Bongkar Mal Green Tebet

Nunggak Pajak, Pemprov DKI Berencana Bongkar Mal Green Tebet

News | Kamis, 23 Juli 2015 | 10:11 WIB

PPnBM Dihapus, Pemerintah Klaim Kurangi Beban Industri Lokal

PPnBM Dihapus, Pemerintah Klaim Kurangi Beban Industri Lokal

Bisnis | Rabu, 08 Juli 2015 | 12:52 WIB

Kini Wajib Pajak Bisa Membayar Pajak Melalui HP

Kini Wajib Pajak Bisa Membayar Pajak Melalui HP

Bisnis | Selasa, 07 Juli 2015 | 07:50 WIB

Penerimaan Pajak Semester I-2015 Rp555,2 Triliun

Penerimaan Pajak Semester I-2015 Rp555,2 Triliun

Bisnis | Jum'at, 03 Juli 2015 | 11:10 WIB

Terkini

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Poin Krusial: Koruptor Kabur, Judol hingga Harta Kripto

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Poin Krusial: Koruptor Kabur, Judol hingga Harta Kripto

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:40 WIB

Perbedaan Smartwatch Tahan Air 5 ATM vs 10 ATM vs Sertifikasi Diving

Perbedaan Smartwatch Tahan Air 5 ATM vs 10 ATM vs Sertifikasi Diving

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 18:35 WIB

Pakai Nama 'Abdul Kareem' dan Paspor Asing, Buron Riza Chalid Diduga Masih Garap Bisnis Minyak di RI

Pakai Nama 'Abdul Kareem' dan Paspor Asing, Buron Riza Chalid Diduga Masih Garap Bisnis Minyak di RI

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:30 WIB

Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim Tanpa Aplikasi, Bisa Lewat Fitur Ini

Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim Tanpa Aplikasi, Bisa Lewat Fitur Ini

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 18:30 WIB

Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu

Ledakan PPSDM Migas Cepu, Polisi Duga Gas Terperangkap Jadi Pemicu

Jawa Tengah | Kamis, 19 November 2026 | 18:29 WIB

Isu Militerisasi Daerah, 514 Yonif Teritorial Pembangunan Dibentuk di Daerah

Isu Militerisasi Daerah, 514 Yonif Teritorial Pembangunan Dibentuk di Daerah

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:29 WIB

Ramai Dukungan Dasco Jadi Wapres, Kali Ini dari Eks Kepala BKPM: Loyalitasnya Teruji

Ramai Dukungan Dasco Jadi Wapres, Kali Ini dari Eks Kepala BKPM: Loyalitasnya Teruji

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:28 WIB

Haris Rusly Moti Sebut Ada Misi Tersembunyi di Balik Daur Ulang Fitnah Terhadap Dasco

Haris Rusly Moti Sebut Ada Misi Tersembunyi di Balik Daur Ulang Fitnah Terhadap Dasco

News | Kamis, 19 November 2026 | 18:27 WIB

Apa Kandungan Terbaik untuk Anti-Aging? Ini 3 Rekomendasi Serum Atasi Tanda Penuaan

Apa Kandungan Terbaik untuk Anti-Aging? Ini 3 Rekomendasi Serum Atasi Tanda Penuaan

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 18:25 WIB

Surat Terbuka untuk Istana: Ini Kriteria Wapres yang Diinginkan Rakyat

Surat Terbuka untuk Istana: Ini Kriteria Wapres yang Diinginkan Rakyat

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 18:20 WIB

×