Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjojono tak menampik kabar bahwa kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini penyerapan anggarannya masih rendah. Bahkan, ia mengaku sering didatangi oleh para pelaku ekonomi yang mempertanyakan keseriusan PUPR.
Taufik menjelaskan kedatangan para pelaku ekonomi tersebut kerapkali menanyakan performance Kementerian PUPR yang masih rendah dalam penyerapan anggaran pada semester I 2015 yang hanya 29 persen dan 44 persen periode yang sama pada 2014.
“Memang penyerapan anggaran masih minim. Kita pernah juga didatangi oleh para pelaku ekonomi dan bertanya, kenapa kita belum tunjukkan performance sesuai dengan harapan mereka. Karena mereka itu melihat kalau serapan anggaran kita masih kecil jika dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Taufik, Jumat (28/8/2015).
Oleh sebab itu, Taufik berkomitmen memacu semangat kementeriannya untuk terus menyerap anggaran lebih maksimal hingga akhir tahun. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kepercayaan publik terutama para investor.
"Maka, kami ingin memacu penyerapan anggaran 70 persen sisanya atau Rp70 triliun dalam waktu empat bulan. Ini akan menjadi catatan indikasi kepercayaan publik akan meningkat," katanya.
Menurut Taufik lemahnya penyerapan anggaran tak terlepas dari buruknya proses lelang atau tender dan revisi desain yang terus menerus sejak awal tahun 2015 yang lalu. Sehingga Kementerian PUPR akan memperbaiki perencanaan, meliputi kegiatan penajaman paket-paket program, penyusunan daftar paket, penyiapan dokumen lelang dan diakhiri dengan evaluasi kesiapan lelang.
"Implikasi dari lambannya penyerapan anggaran berdampak ke penerimaan pajak. Kalau Rp70 triliun dipacu sampai empat bulan terakhir, maka penerimaan pajak yang bisa diraup cuma Rp7 triliun. Coba kalau dari awal-awal tahun. Jadi minggu depan kami akan rapat kerja, dan mengumumkan paket-paket apa lagi yang akan ditenderkan," ujarnya.
