General Manajer PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Manokwari, Papua, Adrian mengatakan sejumlah persoalan masih menghambat realisasi program tol laut yang akan dilaksanakan pemerintah pusat di antaranya adanya biaya yang tidak jelas atau 'siluman'.
"Untuk Manokwari misalnya, banyak biaya yang harus dikeluarkan saat kapal di pelabuhan. Di sisi lain biaya operasional kapal dari pelabuhan muat menuju pelabuhan tujuan pun tinggi,"kata Adrian di Manokwari, Minggu (20/9/2015).
Adrian menilai, program tol laut sudah sangat jelas yakni untuk menyamakan harga barang di seluruh di daerah. Agar program itu terlaksana, kendala-kendala yang bersifat teknis dan operasional harus diselesaikan.
"Program inikan targetnya disparitas harga, sehingga hal-hal yang menimbulkan biaya harus ditekan semaksimal mungkin,"kata dia.
Di Pelabuhan Manokwari, kata dia, setidaknya ada 10 aitem pembayaran yang harus dikeluarkan baik oleh pihak kapal maupun pemilik logistik.
Untuk itu, lanjut Adrian, agar harga barang di Manokwari sama dengan harga barang di wilayah jawa dan wilayah barat Indonesia lainya. Pemerintah harus bisa menekan hal-hal yang menimbulkan biaya.
Selain menyiapkan subsidi untuk biaya kapal, pemerintah harus dapat membersihkan biaya-biaya yang timbul di pelabuhan. "Dari biaya bongkar muat, biaya buruh, biaya kapal keluar, dan sejumlah biaya lainya,"sebutnya.
Ia juga berharap, pemerintah bisa membersihkan biaya-biaya 'siluman' yang terjadi di Pelabuhan Manokwari.
Pelabuhan, kata dia, dibangun dengan menggunakan anggaran negara, ia berharap pemerintah mampu menekan hal-hal yang menimbulkan biaya. Agar program ini berjalan baik dan dinikmati masyarakat. (Antara)
