Boediono: Keputusan Cepat Kunci Atasi Krisis Ekonomi

Liberty Jemadu

Rabu, 23 September 2015 | 02:29 WIB
Boediono: Keputusan Cepat Kunci Atasi Krisis Ekonomi
Mantan Wakil Presiden Boediono tampil sebagai pembicara dalam diskusi tentang manejemen krisis ekonomi di Jakarta, Selasa (22/9) [Antara/Agung Rajasa]/

Suara.com - Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan tindakan pengamanan terhadap datangnya krisis harus diputuskan secara cepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku pasar keuangan dan masyarakat.

"Situasi yang cepat berubah dalam krisis membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan," kata Boediono di Jakarta, Selasa.

Berbicara dalam acara seminar "Managing Financial Turbulence" yang diadakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-10 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Boediono mengatakan banyak ketidakpastian selama proses pengambilan keputusan sehingga hal terpenting yang harus dilakukan adalah meminimalkan ketidakpastian.

Lebih jauh dia mengatakan antisipasi terhadap kemungkinan datangnya krisis harus dilakukan sejak jauh hari pada masa normal dan komunikasi antarotoritas terkait pada masa itu harus lebih efektif agar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan informasi yang memadai serta akal sehat.

"Pelajaran berharga ketika terjadi krisis adalah pengambilan keputusan harus diambil oleh orang yang tepat dalam waktu yang tepat pula, dan prosesnya harus dimulai pada saat situasinya normal karena bertahan dari krisis tidak mudah. Secara realistis kita juga harus meminimalisasi cost," ujar Boediono.

Namun, ia mengatakan pengambilan keputusan yang didasarkan dengan terburu-buru dan tidak layak, justru makin menjerumuskan dan konsekuensinya malah memberatkan masyarakat seperti ketika terjadi krisis finansial 1997-1998.

"Dalam waktu tiga bulan pada 1997-1998 kita tidak mempunyai kebijakan yang layak, padahal pada waktu itu krisis sudah berlangsung. Situasi pun makin memburuk dan bank-bank terancam. Tapi kita belajar dari periode itu, dan kita lebih baik dalam menangani krisis pada 2008 dengan respon bagus," katanya.

Boediono juga mengingatkan pentingnya untuk menangani psikologi pasar dan mendorong peningkatan komunikasi ketika terjadi krisis, karena salah mengelola ekspektasi dan rumor secara berlebihan maka kepercayaan publik akan hilang.

"Dulu pada November 1997, pemerintah menutup beberapa bank, dalam beberapa jam rumor merebak bahwa beberapa bank akan menyusul. Meskipun pada waktu itu, pemerintah telah menjamin simpanan, namun masyarakat tetap khawatir. Episode itu memberikan pelajaran risk contagion juga harus diupayakan," jelasnya.

Untuk itu, mantan Gubernur Bank Indonesia mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran dari berbagai krisis terdahulu agar ketahanan ekonomi lebih siap dalam menghadapi gejolak dan mengatasi berbagai persoalan sosial lainnya. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Ini Pernyataan Komisioner KPK Soal Mantan Wapres Boediono

Ini Pernyataan Komisioner KPK Soal Mantan Wapres Boediono

News | Jum'at, 05 Desember 2014 | 18:04 WIB

Boediono: 2,5 Triliun Uang Negara Berhasil Diselamatkan

Boediono: 2,5 Triliun Uang Negara Berhasil Diselamatkan

News | Rabu, 15 Oktober 2014 | 17:11 WIB

Sektor Ini Paling Mudah untuk Menghasilkan Devisa

Sektor Ini Paling Mudah untuk Menghasilkan Devisa

Bisnis | Kamis, 09 Oktober 2014 | 15:10 WIB

Boediono dan JK Hadiri HUT DPD Ke-10

Boediono dan JK Hadiri HUT DPD Ke-10

News | Senin, 29 September 2014 | 15:40 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×