Suara.com - Dana dukungan tunai untuk proyek infrastruktur (viability gap funding) di APBN 2016 naik sebesar 10 persen menjadi R1,1 triliun dari 2015 sebesar Rp1 triliun, kata seorang pejabat.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Bogor, Sabtu (7/11/2015), mengatakan pemerintah masih memiliki anggaran penjaminan untuk proyek infrastruktur dari pos pembiayaan sebesar Rp860 miliar.
"Kami jaga-jaga jika ada kesulitan atau misalnya 'default', pemerintah bisa bantu, termasuk untuk pemerintah kerja sama pemerintah-swasta (KPS)," kata dia dalam diskusi dengan media di Bogor.
"viability gap funding" (VGF) dan penjaminan itu merupakan instrumen pemerintah yang ditawarkan kepada investor swasta agar tertarik dalam bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur, katanya.
Alokasi VGF diperlukan mengingat masih banyaknya proyek infrastruktur yang kurang memiliki kelayakan finansial, sehingga dapat mengurangi minat investor swasta, katanya.
Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Kunta WD Nugraha mengatakan salah satu proyek KPS yang akan dijamin itu adalah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).
Proyek SPAM yang menjadi proyek percontohan KPS adalah proyek SPAM Umbulan di Jawa Timur.
Selain proyek SPAM Umbulan, BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero juga berencana untuk mengalokasikan jaminan finansial untuk proyek SPAM Bandar Lampung dan Semarang Barat.
Skema KPS merupakan inisiasi pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah mengalokasikan pembiayaan melalui KPS dapat memenuhi 30 persen dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 yang senilai Rp5.500 triliun.
TERPOPULER
