Rizal Apresiasi Penunjukaan 10 Menteri Kawal Investasi

Suara.com - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menunjuk 10 menteri dan dua kepala lembaga untuk mengawal investasi asing yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, Jokowi masih melihat banyak persolan investasi yang masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo tersebut. Pihaknya pun mengakui bahwa selama ini masih banyak masalah bilateral menyangkut bisnis, investasi, dan turisme yang akan masuk ke Indonesia.

“Saya mengapresiasi langkah pak Presiden,karena ini langkah yang bagus untuk mengawal investasi. Memang dibutuhkan penghubung jadi kalau ada masalah bisa langsung hubungi menteri yang mengawalnya itu,” kata Rizal saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (24/11/2015).

Ia mengatakan, selama ini negara-negara atau swasta yang investasi di Indonesia kerap kali kebingungan ketika menghadapi masalah harus menghubungi siapa. Dengan adanya penunjukan menteri untuk mengawal investasi ini, menurut Rizal jika terjadi masalah dapat ditangani dengan cepat.

“Selama ini negara tetangga atau negara yang investasi di Indonesia suka bingung harus hubungi siapa kalau terjadi masalah,” tegasnya.

Berikut ini dafta rMenteri dan kepala lembaga negara uang ditunjuk Presiden Jokowi :

1. Menteri ESDM Sudirman Said bertanggung jawab untuk Timur Tengah.

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang.

3. Menteri BUMN Rini Soemarno untuk RRT.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk Rusia.

5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong untuk Eropa dan Australia.

6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk India.

7. Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan untuk Singapura.

8. Menko Maritim Rizal Ramli untuk Malaysia.

9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf untuk Korea Selatan.

10. Kepala BKPM Franky Sibarani untuk Taiwan dan Hong Kong.

11. Menkominfo Rudiantara untuk AS dan Amerika Selatan.

12. Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk Thailand dan Vietnam dan negara Asia lainnya di luar Singapura dan Malaysia.